Asuransi Syariah di Ujung Tantangan: Antara Bertahan, Merger, dan Mencari Napas Baru di Tengah Regulasi Ketat

TITIKTEMU.CO - Industri asuransi syariah Indonesia kini berada di persimpangan besar—antara bertahan atau bertransformasi total.

Tekanan regulasi, kebutuhan modal tinggi, hingga kepercayaan publik yang belum sepenuhnya pulih membuat sektor ini menghadapi masa-masa yang menentukan.

Beberapa perusahaan mulai memperkuat permodalan, sementara sebagian lainnya justru terseok di bawah beban ekuitas minimum yang semakin ketat.

Situasi ini membuat arah masa depan industri syariah bergantung pada kemampuan adaptasi dan strategi jangka panjang mereka.

Baca Juga: Biaya Haji 2026 Turun, tapi Tetap Fantastis: Cuma Gimmick Angka?

Tantangan Utama: Modal dan Kepercayaan Publik

Pakar asuransi syariah, Erwin Noekman, ST, MBA, menyoroti dua masalah mendasar yang kini membayangi industri: skala bisnis yang belum efisien dan kepercayaan publik yang rapuh.

Menurutnya, industri yang berlandaskan nilai amanah dan keadilan justru harus membuktikan bahwa kepercayaan itu masih layak diberikan.

“Asuransi syariah harus mampu meyakinkan pemegang polis dan masyarakat bahwa mereka layak dipercaya dan mampu diandalkan,” ujar Erwin.

Namun, kepercayaan bukan satu-satunya ujian. Regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat POJK Nomor 23 Tahun 2023 mengharuskan perusahaan memenuhi ekuitas minimum Rp100 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat stabilitas industri, tapi di sisi lain memberi tekanan besar bagi perusahaan kecil yang modalnya terbatas.

Baca Juga: Prabowo Murka Soal Narkoba Masuk Lewat Laut: Kapal Mendarat Jam 1 Pagi, Pasti Niatnya Busuk!

Merger dan Akuisisi: Jalan Cepat atau Sekadar Penunda Krisis?

Untuk menghadapi tantangan modal, merger dan akuisisi kini menjadi pilihan yang banyak dibicarakan.

Erwin menilai, langkah ini paling realistis untuk memperkuat ekuitas dan memperbesar skala bisnis.