Pajak Bukan untuk Menyiksa: Strategi Purbaya Menunggu Ekonomi Tumbuh Sebelum Menarik Lebih Banyak

“Pajak bukan untuk menekan, tapi untuk menggerakkan,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan fiskal yang baik bukan hanya soal berapa besar penerimaan negara, tapi seberapa cepat uang itu kembali bekerja di tengah masyarakat.

Baca Juga: Heboh Pertalite Bikin Motor Brebet: Salah BBM atau Ada Masalah Lain? Begini Respons Pemerintah!

Dana Mengendap, Ekonomi Tersendat

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyoroti masalah klasik: dana negara yang mengendap di sistem perbankan dan Bank Indonesia (BI). Uang yang “nganggur” ini, katanya, seharusnya bisa mengalir lebih cepat ke sektor riil.

Sebagai solusinya, pemerintah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 200 triliun dari BI ke perbankan nasional.

Langkah ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi penyaluran kredit dan perputaran ekonomi.

“Kalau uangnya aktif di sistem, swasta juga akan ikut bergerak,” jelas Purbaya.

Baca Juga: Dipanggil ke Istana, Maruarar Sirait Beberkan Gebrakan Perumahan Rakyat: BPHTB Gratis, Bunga Tetap 5 Persen

Menggerakkan Ekonomi Tanpa Gegabah

Kebijakan ini bukan tanpa pengawasan. Purbaya menegaskan, pemerintah akan memantau setiap langkahnya secara hati-hati agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Tujuannya bukan sekadar mempercantik angka pertumbuhan, tetapi memastikan uang pajak benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tenang saja, semua akan kami monitor dengan ketat,” tutupnya dengan nada menenangkan.

Pada akhirnya, pesan dari Purbaya sederhana namun bermakna: pajak adalah alat pembangunan, bukan beban hidup.

Pemerintah berkomitmen menunggu hingga ekonomi benar-benar siap sebelum meminta rakyat berkontribusi lebih.