Kontroversi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Dari Skema Jepang ke China, Siapa yang Tanggung Beban Utang?

TITIKTEMU.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang populer dengan nama Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Di balik kebanggaan akan kemajuan transportasi modern Indonesia, muncul polemik baru mengenai bobot utang besar dan siapa yang harus bertanggung jawab atas konsekuensi finansial proyek tersebut.

Politikus Akbar Faizal mengungkapkan keprihatinannya terhadap hitungan ekonom Faisal Basri yang memperkirakan masa balik modal proyek Whoosh bisa mencapai lebih dari 30 tahun.

“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar Faizal dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga: Mahfud MD Nilai Permintaan KPK Soal Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Sebagai Langkah Aneh

Menurutnya, dengan harga tiket yang terus disesuaikan, proyek kereta cepat ini sulit memberikan keuntungan nyata bagi negara dalam waktu dekat.

Awal Kontroversi: Peralihan Proyek dari Jepang ke China

Isu utama mencuat ketika publik mempertanyakan siapa yang pertama kali mengubah arah proyek dari Jepang ke China.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan, keputusan besar tersebut terjadi pada periode awal pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (2014–2015).

“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu beliau presiden,” ungkap Pambagio.

Ia menambahkan, Jepang sebelumnya telah menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah 0,1 persen dan mekanisme kerja sama antar-pemerintah (G2G). Namun, Presiden Jokowi kala itu memilih skema melalui Kementerian BUMN, yang kemudian menggandeng investor asal China.

Baca Juga: Prabowo: Bangsa Indonesia Terlalu Baik dan Mudah Dibohongi, Pemimpin Harus Cerdas dan Waspada

Skema Jepang vs China: Awal Masalah Finansial

Menurut Pambagio, peralihan ini dimulai ketika Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak proposal Jepang karena menganggap proyek kereta cepat belum menjadi prioritas nasional.

Keputusan tersebut justru membuka peluang bagi China untuk menawarkan kerja sama dengan model business to business (B2B).