Mentan Amran juga memastikan bahwa beras yang dinyatakan tidak layak konsumsi tidak akan terbuang percuma.
Menurutnya, sebagian beras akan diolah kembali (reprocessing), sedangkan yang benar-benar rusak akan digunakan sebagai pakan ternak.
“Kita cek dulu. Kalau masih bisa diolah, kita cuci dan bersihkan ulang. Kalau tidak layak konsumsi, baru kita jadikan pakan ternak. Ini langkah efisien,” jelas Amran.
Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, yang menyebut bahwa reprocessing dilakukan dengan uji laboratorium ulang untuk memastikan keamanan pangan.
“Kalau hasil lab layak konsumsi, akan disalurkan ke masyarakat. Jika tidak, akan dimanfaatkan sebagai bahan pakan,” kata Rizal pada 2 Oktober 2025.
Baca Juga: Firnando Ganinduto: Reklamasi Tambang BUMN Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan di Atas Kertas
Produksi Naik, Indonesia Optimistis Capai Swasembada Beras 2025
Dalam kesempatan yang sama, Amran menyampaikan bahwa produksi beras nasional tahun ini mencapai 33,1 juta ton, dan diperkirakan menembus 34 juta ton hingga akhir tahun 2025.
“Kalau tidak ada gangguan iklim ekstrem, kita akan mencapai swasembada beras di akhir tahun 2025 tanpa perlu impor,” tegasnya.
Amran mengingatkan bahwa target swasembada ini sebenarnya dicanangkan untuk empat tahun oleh Presiden Prabowo, namun pihaknya yakin bisa mencapainya lebih cepat.
“Target swasembada 4 tahun bisa kita capai hanya dalam satu tahun,” ujarnya dengan optimistis.
Ketersediaan Stok Aman dan Penyerapan Stabil
Hingga saat ini, menurut data Kementerian Pertanian, stok beras cadangan pemerintah mencapai 3,7 hingga 3,8 juta ton, dengan penyerapan lebih dari 3 juta ton. Artinya, persediaan beras nasional dipastikan aman setidaknya hingga enam bulan ke depan.
“Beras kita masih aman untuk enam bulan ke depan. Jadi tidak perlu khawatir. Fokus kita sekarang adalah menjaga kualitas dan memperluas kapasitas penyimpanan,” pungkas Amran.***
Artikel Terkait
Hotman Paris: Tak Ada Kerugian Negara, Kasus Nadiem Makarim Dinilai Aneh dan Tanpa Bukti Kuat
Menkeu Purbaya Sebut Belum Ada Pembahasan Soal Rencana Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Gunakan APBN
Firnando Ganinduto: Reklamasi Tambang BUMN Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan di Atas Kertas
Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Solusi Pemerintah Atasi Lonjakan Pekerja Informal Lewat Program Magang Berbayar
Anies Baswedan Soroti Lonjakan PHK di Indonesia: Ribuan Pekerja Jatuh ke Sektor Informal, Negara Harus Hadir