Firnando Ganinduto: Reklamasi Tambang BUMN Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan di Atas Kertas

TITIKTEMU.CO - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh berhenti sebatas kewajiban administratif. Menurut politisi Partai Golkar itu, BUMN pertambangan harus menunjukkan tanggung jawab ekologis dan sosial secara nyata melalui pengawasan langsung di lapangan, bukan sekadar laporan di meja.

Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, Firnando juga menyoroti berbagai isu strategis mulai dari inefisiensi di tubuh BUMN, serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand, hingga arah baru investasi nasional melalui lembaga Danantara.
Ia menilai, tanpa keberanian memperkuat industrialisasi nasional dan pengawasan tegas, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.

Reklamasi Harus Konkret dan Berkelanjutan

Firnando menilai reklamasi pascatambang oleh BUMN selama ini masih bersifat administratif dan belum berdampak langsung bagi masyarakat.
“Reklamasi itu tidak boleh berhenti di laporan. Harus konkret dan berkelanjutan. Komisi VI sudah menjadwalkan pengawasan lapangan untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Belum Ada Pembahasan Soal Rencana Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Gunakan APBN

Ia menekankan bahwa keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya alam milik negara.
“Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan meningkat,” tegasnya.

BUMN Tambang Masih Kurang Transparan

Ketika ditanya soal transparansi pelaporan reklamasi, Firnando menilai belum semua BUMN terbuka dalam prosesnya.
“Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Kami ingin ada verifikasi lapangan dan keterlibatan masyarakat. Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti komitmen BUMN terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Kritik Inefisiensi BUMN: “Krakatau Steel Contohnya”

Politisi asal Partai Golkar ini juga menyoroti persoalan inefisiensi di sejumlah BUMN, terutama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
“Krakatau Steel itu contoh proyek gagal yang mahal. Blast furnace senilai Rp30 triliun salah desain dan tidak berfungsi. Sekarang malah menimbulkan utang besar,” ujarnya.

Firnando menekankan pentingnya studi kelayakan dan audit proyek yang transparan sebelum BUMN melaksanakan program strategis.
“BUMN harus kurus tapi kuat, bukan gemuk tapi lamban. Semua proyek wajib diaudit agar tidak disalahgunakan atas nama program strategis nasional,” tegasnya.

Baca Juga: Hotman Paris: Tak Ada Kerugian Negara, Kasus Nadiem Makarim Dinilai Aneh dan Tanpa Bukti Kuat

Dukung Pembentukan Danantara dengan Syarat Transparansi

Terkait pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru dibentuk pemerintah, Firnando menyatakan dukungannya, namun dengan sejumlah catatan.