Definisi Gratifikasi & Siapa Saja Penyelenggara Negara yang Wajib Laporan

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca Juga: Beberapa Pembalap MotoGP Belum Mencoba Makanan Indonesia. Ini Alasannya...

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001:

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Baca Juga: Penyakit Ginjal Penyebab Kematian Terbanyak Ke-10: Yuk, Kenali Ciri dan Cara Pencegahannya!

Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim.

Pejabat Negara Lainnya : Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati / Walikota dan Wakilnya.

Baca Juga: Waspada! Sering Pake Obat Kumur, Bisa Ganggu Kesehatan, Begini Penjelasannya