Perusahaan ini pernah menjadi sorotan publik karena konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal di sekitar Danau Toba.
Warga menuduh pabrik telah melakukan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Presiden BJ Habibie bahkan menghentikan operasional pabrik sekaligus mengirim auditor independen untuk melakukan investigasi. Namun laporan audit tidak pernah diumumkan, dan proses investigasi berhenti.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pabrik INRU diizinkan beroperasi kembali pada 2000 dengan syarat tidak lagi memproduksi rayon.
Setahun demi setahun, perusahaan mencoba memperbaiki citra dan manajemen, hingga kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari.
Kini, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, TPL dimiliki mayoritas oleh Allied Hill Limited, perusahaan asal Hong Kong, dengan kepemilikan saham mencapai 92,54 persen.
Struktur kepemilikan ini menempatkan TPL sebagai entitas strategis yang terhubung dengan jaringan bisnis global.
Gaji Selangit Dewan Komisaris
Sebagai Komisaris Utama, Ignatius Ari Djoko menerima remunerasi fantastis. Dalam Laporan Tahunan 2024 PT TPL, total remunerasi Dewan Komisaris mencapai US$270.000 atau sekitar Rp4,49 miliar.
Angka ini mencakup gaji dan tunjangan yang ditetapkan melalui RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang menerima remunerasi tersebut terdiri atas:
Komisaris Utama: Ignatius Ari Djoko Purnomo
Komisaris Independen: Elisa Ganda Togu Manurung
Komisaris Independen: Thomson Siagian
Komisaris Independen: Joni Supriyanto