AI Jadi Tren Baru Kampanye Politik?

Penggunaan AI dalam kampanye pemilu juga harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Baca Juga: Syarat Lowongan Kerja BUMN 2024 Terbaru: Loker Legal Officer di PT Bank Mandiri untuk Lulusan S1 Hukum Masih Dibuka Sampai Tanggal 30 September

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Etika kecerdasan artifisial ini mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kampanye Politik & AI di Belahan Dunia Lain

Pemilu AS

"Di dunia baru yang berani ini, kalimat kampanye favorit Anda mungkin ditulis oleh mesin," kata Senator Kentucky Amanda Mays Bledsoe saat sesi tren baru dalam kampanye politik di KTT Legislatif NCSL 2024.

Baca Juga: Timnas Tahan Arab Saudi Dengan Hasil Imbang

Terkait pemilu, Bledsoe mengatakan bahwa kampanye politik di AS diperbolehkan untuk mengadopsi kebijakan tentang AI.

Namun, hal tersebut masih menjadi perhatian besar terhadap oknum-oknum yang jahat dalam penggunaan AI.

Organisasi partai atau pengiklan mungkin mematuhi hukum dan peraturan tentang penggunaan AI, tetapi aktor jahat dapat menggunakan deepfake dengan agenda yang dapat meresahkan publik di AS.

Baca Juga: Ajukan Sebelum Kuota Habis! Tabel Simulasi KUR BRI 2024 Update September, Syarat dan Jenis Pinjaman

Adam Kuckuk, pejabat kebijakan dalam Program Pemilihan dan Penataan Daerah Pemilihan NCSL, mengatakan upaya negara bagian untuk mengekang penyalahgunaan AI dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 2019.

Hal itu terjadi ketika California dan Texas memberlakukan pembatasan pada video deepfake.

Sejak saat itu, undang-undang yang bertujuan untuk mengatur AI dalam kampanye telah berkembang pesat, dengan lebih dari 100 RUU tentang AI dan pesan politik diperkenalkan dan 14 RUU disahkan pada tahun 2024.