TITIKTEMU.CO, YOGYAKARTA – Kata “Nusantara” tiba-tiba menjadi sorotan berbagai pihak.

Hal itu mengemuka setelah pemerintah secara resmi menamai calon ibu kota negara (IKN) baru dengan nama Nusantara.

Penamaan Ibu Kota Negara yang baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut menuai pro dan kontra pada masyarakat.

Baca Juga: UGM Mau Cari Rektor Baru, Berminat? Simak Tahapan Seleksinya

Kata Nusantara, sebenarnya  sudah dikenal sejak lama pada era masa kerajaan Singosari dan Majapahit.

Menurut Sejarawan UGM, Dr. Arif Akhyat, M.A., kata Nusantara bukan hanya muncul pada masa Majapahit, tetapi sejak masa kerajaan Singasari sudah digunakan untuk merujuk wilayah pulau luar.

Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Unesa, IG dear_unesacatcallers Naikkan Tagar #pecatdosencabul

“Nusantara dibedakan dengan dvipantara, yakni dvipa yang artinya Jawa. Konsep Nusantara, pada masa Majapahit merupakan konsep geopolitik untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang meliputi Bali, Malayu, Madura dan Tanjungpura. Keempat wilayah itu juga termasuk wilayah Singapura, Malaysia. Juga wilayah Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Maluku, Lombok, Timor. Bahkan, pengaruhnya sampai Champa, Cambodia, Annam dan Siam. Jadi secara geografis, Nusantara lebih luas dari apa yg sekarang disebut Indonesia. Dengan sedikit ulasan tadi sebenarnya, Nusantara, bukan Jawa tetapi justru merujuk luar Jawa,” kata Arif Akhyat.

Menurut dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) tersebut, kata Nusantara untuk penamaan suatu wilayah, tidak mengandung perspektif negatif atau positif.

Baca Juga: Hati-hati Bila Dapat Info Lelang Online PT Pegadaian: Ini Tips Agar Terhindar dari Penipuan!

Nusantara, hanya sebuah nama untuk menyebut wilayah di luar Jawa. 

“Jika diberikan nama itu untuk IKN, ya itu soal nama. Tetapi bagaimana tafsir nama itu digunakan sebagai kebijakan politik untuk pemerataan, keseimbangan, keadilan pembangunan. Inti pemindahan IKN itu, bukan soal nama, namun seberapa jauh persiapan yang dilakukan dengan berbagai analisis  secara komprehensif dan multidisipliner. Jangan sampai pemindahan IKN hanya sebagai retorika politik dan praktik politik mercusuar,”jelas Arif.

Merunut jauh ke belakang, Presiden Soekarno pernah bercita-cita memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.

Baca Juga: INFO LOKER : Siloam Hospital Group Membuka Kesempatan bagi Tenaga Kesehatan untuk menempati 5 Posisi Ini