TITIKTEMU.CO-Ketika seorang gubernur menawarkan hadiah puluhan juta rupiah untuk menangkap begal, pertanyaannya bukan cuma soal berapa besar hadiahnya. Ada pesan lain yang ikut muncul: kenapa masyarakat sampai merasa perlu turun tangan sendiri?
Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Meliala membaca sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dari sudut berbeda.
Ia memang tidak sepenuhnya sepakat dengan cara tersebut. Namun, menurut Adrianus, langkah Dedi bisa dibaca sebagai kritik keras terhadap kepolisian dan aparat keamanan yang dinilai belum selalu hadir dengan cepat ketika masyarakat membutuhkan.
Baca Juga: Temukan Jawaban Kenapa Budgeting 50-30-20 Gagal Total Buat yang Gajinya di Bawah Rp5 Juta?
Adrianus menyampaikan pandangannya kepada dalam sebuah siaran pers pada Rabu (29/7/2026).
Ketika Polisi Tidak Terlihat, Masyarakat Mengisi Kekosongan
Menurut Adrianus, persoalannya bukan semata-mata apakah warga boleh ikut membantu menangkap pelaku kejahatan. Yang lebih penting adalah mengapa muncul situasi ketika masyarakat merasa harus mengambil peran yang seharusnya dapat dilakukan aparat.
Keterlambatan respons polisi bisa menciptakan ruang kosong setelah sebuah tindak kriminal terjadi. Pelaku mungkin sudah tertangkap warga, tetapi petugas belum tiba di lokasi.
Di titik itulah masalah baru berpotensi muncul.
Baca Juga: Bukan Cuma Bupati Pemalang, Staf KPK Ikut Jadi Tersangka OTT: Ada 2 Klaster Kasus
Masyarakat yang sebelumnya hanya ingin membantu bisa berubah menjadi massa yang melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku. Situasi semacam ini membuka pintu bagi vigilantisme, yakni tindakan main hakim sendiri tanpa melalui proses hukum.
Adrianus melihat fenomena tersebut sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam sistem keamanan.
Sayembara Dedi Mulyadi Memantik Pro Kontra
Dedi Mulyadi sebelumnya menawarkan hadiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap begal. Besaran hadiahnya disebut berada di kisaran Rp5 juta hingga Rp50 juta.