Surat dari Menteri Kebudayaan itu dianggap menjadi pedoman agar seluruh aktivitas di dalam keraton, termasuk rencana penobatan, tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa koordinasi resmi.
Baca Juga: Berebut Tahta Keraton Surakarta: Tedjowulan vs Putra Mahkota, Siapa Penerus Sah PB XIII?
Pemerintah Minta Semua Pihak Menahan Diri
Lebih lanjut, pemerintah melalui surat Menteri Kebudayaan meminta agar semua pihak yang terlibat dalam urusan suksesi menahan diri dan mengedepankan musyawarah keluarga.
Dalam konteks ini, Tedjowulan menjadi figur sentral yang diharapkan mampu merangkul berbagai kepentingan dan menjaga marwah keraton di tengah perpecahan pandangan.
“Panembahan Agung Tedjowulan tidak berpihak. Beliau berupaya merangkul semua pihak dan membuka ruang rembug agar penentuan penerus takhta dilakukan secara mufakat, bukan tergesa-gesa,” tambahnya.
Menurut Pakoenagoro, saat ini Tedjowulan tengah memimpin serangkaian pertemuan internal dengan seluruh anak dan keturunan PB XII serta PB XIII untuk mencari jalan tengah.
“Prosesnya belum selesai. Masih banyak yang perlu dibicarakan. Jadi, sebaiknya kita semua bersabar dan menunggu hasil dari rembug keluarga besar keraton,” ujarnya.
Terkait rencana pelaksanaan Jumenengan Dalem pada Sabtu besok, pihak Tedjowulan belum memberikan persetujuan resmi.
Mereka menilai, acara sebesar penobatan raja sebaiknya dilakukan dengan landasan hukum dan adat yang kuat agar tidak menimbulkan konflik baru.
“Kita perlu mengingatkan, sudah ada surat dari Menteri Kebudayaan yang menegaskan agar semua pihak menahan diri. Jadi, tidak perlu terburu-buru menggelar acara tanpa koordinasi resmi,” tegas Pakoenagoro.
Pihak Tedjowulan juga menilai bahwa langkah pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan merupakan bentuk perhatian terhadap kelestarian Keraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa.
Tedjowulan: Perlu Waktu dan Musyawarah