Praperadilan Febrie Adriansyah Memanas: Jaksa Harus Habis-habisan, Polri Malah Bisa Santai?

Pertanyaannya: apakah tindak pidana asal harus dijelaskan secara spesifik ketika seseorang diduga melakukan pencucian uang?

Persoalan tersebut menjadi semakin rumit karena adanya KUHP baru dan ketentuan peralihan yang berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ada pula masalah waktu terjadinya dugaan tindak pidana atau tempus delicti. Jika perbuatan yang dipersoalkan terjadi sebelum KUHP baru berlaku, penyidik dan hakim harus mempertimbangkan aturan peralihan serta prinsip hukum yang mengutamakan ketentuan yang lebih menguntungkan tersangka.

Baca Juga: Review Kung Fu Soccer: Stephen Chow Masih Gila, Tapi Efek Visualnya Bikin Garuk Kepala

Dengan kata lain, perkara ini tidak berhenti pada pertanyaan, "Pasal apa yang dikenakan?" Tetapi berkembang menjadi, "Undang-undang mana yang sebenarnya harus digunakan dan bagaimana pasal-pasal tersebut ditafsirkan?"

Praperadilan menjadi panggung pembuktian kemampuan Jaksa

Karena itu, jaksa penyidik diperkirakan harus menyiapkan argumentasi yang sangat solid. Mereka bukan hanya dituntut menjawab keberatan Febrie secara prosedural, tetapi juga menghadapi konstruksi hukum mengenai hubungan antara tindak pidana asal dan pencucian uang.

Sementara itu, penyidik Polri dapat mengambil posisi yang jauh lebih sederhana: kewenangan penyidikan mereka atas perkara tersebut telah berakhir.

Baca Juga: Danantara Gabungkan 137 Hotel BUMN, Ada Apa di Balik Perampingan Besar-besaran Ini?

Pada akhirnya, praperadilan Febrie Adriansyah bisa menjadi panggung penting bagi Kejaksaan untuk menunjukkan seberapa kuat argumentasi hukum mereka. Bukan sekadar soal siapa menang atau kalah, melainkan apakah seluruh tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan di arena seperti ini, ketajaman argumentasi bisa sama pentingnya dengan bukti yang dibawa ke meja sidang.***