Gus Miftah Tegaskan Istana Tak Intervensi Muktamar ke-35 NU: Jangan Jual Nama Presiden

TITIKTEMU.CO - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menilai keputusan PBNU memilih Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar ke-35 NU pada 27–31 Agustus 2026 merupakan langkah untuk kembali kepada akar sejarah organisasi.

Menurut Gus Miftah, Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari lingkungan pesantren. Karena itu, pelaksanaan muktamar di Tambakberas dinilai memiliki makna tersendiri.

“Nahdlatul Ulama itu lahir jauh sebelum Republik ini menjejakkan kakinya di bumi nusantara. Usianya matang, akar sejarahnya menghujam kuat di bilik-bilik pesantren,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia menyebut Tambakberas merupakan salah satu tempat penting dalam perjalanan pemikiran Mbah Wahab Chasbullah, khususnya dalam membangun gagasan kebangsaan dan keagamaan.

Baca Juga: BRI dan Danantara Perkuat UMKM, Portofolio Kredit Capai Rp1.211 Triliun hingga 2026

Gus Miftah berharap suasana pesantren dalam Muktamar ke-35 NU tidak tercampur dengan kepentingan politik praktis.

“Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” katanya.

Gus Miftah Sebut Istana Tak Intervensi Muktamar NU

Dalam pandangannya, Presiden maupun pihak Istana tidak ikut campur dalam proses pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas.

Gus Miftah menilai sikap tersebut menunjukkan adanya batas yang jelas antara kekuasaan politik dengan kedaulatan organisasi keagamaan.

“Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah,” ungkapnya.

Baca Juga: BRI Perluas Akses Keuangan hingga Pelosok, 1,13 Juta Agen BRILink Layani 60.753 Desa

Menurut dia, intervensi terhadap NU justru berpotensi mengganggu peran organisasi tersebut sebagai bagian penting dari civil society di Indonesia.

Gus Miftah juga menilai penghormatan terhadap ulama tidak dilakukan dengan mengatur keputusan mereka, melainkan dengan memberikan ruang kepada para kiai untuk menentukan arah organisasi secara mandiri.