Namun menyalahkan retorika saja juga terlalu sederhana. Sebab, masyarakat tidak membayar kebutuhan sehari-hari dengan pidato.
Hampir separuh responden, yakni 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Angka ini melonjak dari 22,7 persen pada November 2025. Hanya 15,7 persen yang masih melihat kondisi ekonomi secara positif.
Di level rumah tangga, angka tersebut punya wajah yang sangat konkret: harga kebutuhan pokok, pekerjaan yang sulit ditemukan, ancaman PHK, dan pengeluaran yang terasa semakin sulit dikejar.
GBaca Juga: Kasus Satpam Waduk Jatiluhur Tewas Terborgol, Polisi Akui Minimnya CCTV Jadi Kendala Penyelidikan
Program seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat memang membawa agenda besar. Tetapi masyarakat juga menunggu satu hal sederhana: kapan manfaatnya terasa dalam kehidupan mereka?
Masalah lain muncul dari sektor hukum. Optimisme publik terhadap penegakan hukum disebut tinggal 26,4 persen. Ketika ekonomi terasa berat dan kepercayaan terhadap hukum ikut menipis, nada komunikasi pemerintah yang dianggap terlalu keras bisa menjadi bensin tambahan di ruang publik.
Bukan Sekadar Soal Survei
Penurunan popularitas Prabowo seharusnya tidak dibaca sebagai angka yang harus dibantah. Justru, survei dapat menjadi semacam kaca spion: tidak selalu menyenangkan dilihat, tetapi berguna untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang.
Baca Juga: Penyebab Wafat Awang Notoprawiro, Profil, Warisan dan Kenangan
Ada dua pekerjaan besar yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, memperbaiki komunikasi publik agar kritik tidak otomatis dianggap sebagai serangan politik. Presiden tetap dapat tegas tanpa harus menjadikan pengkritik sebagai lawan.
Kedua, pemerintah perlu kembali menaruh energi pada persoalan yang paling dekat dengan rakyat: harga pangan, lapangan kerja, kualitas layanan publik, dan penegakan hukum yang dipercaya.
Pada akhirnya, popularitas Prabowo tidak akan bertahan hanya karena pidato yang kuat atau dukungan partai politik. Rakyat akan menilai dari hal yang jauh lebih sederhana: apakah hidup mereka terasa lebih baik, apakah hukum terasa adil, dan apakah mereka masih bebas menyampaikan kritik tanpa takut.
Di situlah ujian sebenarnya sebuah pemerintahan.***
Artikel Terkait
Kasus Satpam Waduk Jatiluhur Tewas Terborgol, Polisi Akui Minimnya CCTV Jadi Kendala Penyelidikan
Kronologi Prajurit TNI Tewas Ditikam di Tangerang, Berawal dari Cekcok Antrean Sate Taichan hingga Dikeroyok 7 Tersangka
Kejagung Sebut Chat Lodewyk Pusung dengan Istri Jadi Bukti Elektronik Kasus Korupsi MBG, Praperadilan Terus Bergulir
KPK Dalami Temuan Uang Geledah Kasus PUPR Riau, Plt Gubernur Sofyan Hariyanto Diperiksa sebagai Saksi
Viral Videotron Tampilkan Konten Tak Pantas di Melawi, Pemkab Dugaan Diretas dan Polisi Turun Selidiki
Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Kumamoto Jepang, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami ke Indonesia
Kejagung Beberkan 4 Alat Bukti Jerat Lodewyk Pusung di Kasus Korupsi MBG, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp10,5 Triliun