Popularitas Prabowo Merosot, Benarkah Masalahnya Bukan Cuma Ekonomi?

TITIKTEMU.CO-Angka 81 persen pernah menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Kini, angka itu tinggal cerita lama. Menjelang dua tahun masa pemerintahannya, tingkat kepuasan publik justru turun hingga sekitar 51 persen.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 menunjukkan perubahan yang sulit dianggap sebagai sekadar naik-turun politik biasa. Kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 51,1 persen, sementara ketidakpuasan mencapai 46,9 persen.

Kalau ditarik ke belakang, pergerakannya cukup tajam. Pada November 2025, tingkat kepuasan masih berada di 81,2 persen. Angka tersebut turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026, sebelum kembali merosot pada Juli.

Baca Juga: Kejagung Beberkan 4 Alat Bukti Jerat Lodewyk Pusung di Kasus Korupsi MBG, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp10,5 Triliun

Yang menarik, persoalannya ternyata tidak berhenti di angka survei. Ada dua cerita yang berjalan bersamaan: kehidupan masyarakat yang terasa makin berat dan cara pemerintah merespons kritik yang justru memancing perdebatan baru.

Ketika Retorika Berubah Jadi Bumerang

Dalam politik, kata-kata pejabat bukan sekadar kata-kata. Apalagi jika keluar dari mulut seorang presiden. Satu kalimat bisa menjadi penenang, tetapi kalimat yang sama juga dapat membuat ruang publik semakin panas.

Beberapa pernyataan Prabowo yang bernada menyindir pengkritik, termasuk istilah seperti “londo ireng”, respons terhadap kritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ucapan “silakan cari negara lain”, menjadi bagian dari perdebatan tersebut.

Baca Juga: KPK Dalami Temuan Uang Geledah Kasus PUPR Riau, Plt Gubernur Sofyan Hariyanto Diperiksa sebagai Saksi

Bagi sebagian masyarakat, gaya komunikasi semacam ini bisa terlihat tegas. Namun bagi kelompok lain, nada tersebut justru dianggap menciptakan jarak antara pemerintah dan warga yang sedang menyampaikan keresahan.

Di sinilah popularitas Prabowo berhadapan dengan persoalan yang lebih besar: kepercayaan.

Survei SMRC mencatat 42,8 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk. Hanya 13,5 persen yang menilainya baik. Artinya, persoalan komunikasi politik tidak bisa dipisahkan begitu saja dari persepsi publik terhadap pemerintahan.

Baca Juga: Update Kasus Sutrimo yang Dikaitkan dengan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, CCTV hingga Data Medis Masih Didalami

Ketika Dompet Ikut Bicara