Detik-Detik 9 WNI Ditangkap Tentara Israel di Laut, Ini Kondisi Mereka Sekarang

 TITIKTEMU.CO-Bayangkan berlayar membawa bantuan untuk warga yang kelaparan, lalu tiba-tiba kapal Anda dikepung militer bersenjata di tengah laut.

Itulah yang dialami ratusan aktivis kemanusiaan dari seluruh dunia — termasuk sembilan warga negara Indonesia — dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) yang berakhir dramatis di perairan internasional dekat Siprus.

Pada Senin, 18 Mei 2026, pasukan Israel mulai menghentikan paksa hampir 50 kapal yang tergabung dalam konvoi kemanusiaan ini.

Baca Juga: Dewan Pers Kecam Penangkapan Tiga Jurnalis Indonesia oleh Militer Israel di Perairan Internasional

Kapal-kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Gaza membawa bantuan untuk warga sipil Palestina yang dilanda konflik berkepanjangan.

Namun alih-alih dibiarkan berlalu, seluruh armada disergap. Sebanyak 41 kapal ditahan, dan lebih dari 420 peserta dari 40 negara dibawa paksa ke Pelabuhan Ashdod, Israel.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan: para aktivis berlutut di tanah dengan tangan diborgol, dikelilingi aparat bersenjata.

Baca Juga: LPSK buka rekrutmen PJLP 2026 untuk desainer, fotografer, dan penyuluh. Cek syarat lengkapnya!

Sebuah adegan yang langsung memicu kecaman keras dari komunitas internasional.

Yang membuat situasi semakin memanas, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir datang langsung ke pelabuhan pada Rabu, 20 Mei 2026, dan merekam momen para tahanan yang berlutut di depannya.

Sambil mengibarkan bendera Israel, ia menyebut para aktivis itu bukan pahlawan, melainkan "pendukung teroris."

Pernyataan ini langsung memantik reaksi diplomatik — Italia dan Prancis memanggil duta besar Israel di negara masing-masing untuk memberikan penjelasan.

Baca Juga: Diplomasi di Tengah Asap Perang: Israel dan Lebanon Bersiap Duduk Satu Meja di Washington

Di sisi lain, Menteri Transportasi Israel Miriam Regev juga menegaskan bahwa misi ini tidak ada hubungannya dengan bantuan kemanusiaan, dan menyatakan para peserta layak dipenjara sebelum dideportasi ke negara asal mereka.