Israel Tolak Bayar Iuran Board of Peace, Indonesia Tegaskan Misi Gaza Tak Boleh Terganggu

photo author
Leihana, TitikTemu.co
- Sabtu, 28 Februari 2026 | 20:05 WIB
Foto ilustrasi Israel tolak iuran BoP, RI minta fokus lindungi warga (Antara)
Foto ilustrasi Israel tolak iuran BoP, RI minta fokus lindungi warga (Antara)

TITIKTEMU.CO - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa polemik soal iuran keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak boleh mengganggu mandat utama lembaga tersebut, yakni melindungi warga sipil dan mendorong rekonstruksi di Gaza, Palestina.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mawengkang, sebagai respons atas sikap Israel yang menolak membayar iuran keanggotaan meskipun telah bergabung dalam Board of Peace.

Menurut Yvonne, dinamika administratif seperti kewajiban iuran seharusnya tidak menjadi penghambat misi kemanusiaan yang jauh lebih besar.

Baca Juga: Spoiler One Piece 1175: Gear 5 Luffy Menggila, Loki Bangkit sebagai Nidhogg dan Imu Turun Tangan!

Ia menekankan bahwa fokus utama BoP adalah memastikan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik serta mempercepat upaya pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial di Gaza.

Indonesia, kata Yvonne, memandang bahwa setiap anggota Board of Peace memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar tujuan kolektif organisasi tetap berjalan sesuai mandat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang sebelumnya menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak mensyaratkan kewajiban iuran tertentu.

Artinya, kontribusi negara anggota dapat berbentuk lain sesuai kapasitas dan komitmen masing-masing.

Bagi Indonesia, kontribusi konkret diwujudkan melalui kesiapan pengiriman pasukan ke International Stabilization Force (ISF).

Langkah ini dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah pascakonflik.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah Indonesia akan membayar iuran atau sepenuhnya berkontribusi melalui pengiriman personel ISF.

Yang jelas, pemerintah menegaskan bahwa kepentingan utama adalah memastikan mandat kemanusiaan tetap berjalan.

Baca Juga: Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar Tuai Sorotan: DPR Minta Gubernur Kaltim Lebih Peka pada Kondisi Rakyat

Di sisi lain, Israel secara terbuka menyatakan tidak akan mendanai rekonstruksi Jalur Gaza.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ken Maesa Pamenang

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X