Sindiran Terbuka Trenggono ke Purbaya: Dana Kapal Dipersoalkan, Galangan Masih Sepi

TITIKTEMU.CO - Perdebatan soal anggaran kapal ikan kembali mencuat ke ruang publik setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara terbuka menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Polemik ini terkait dana pembangunan kapal yang disebut sudah dicairkan namun belum berujung pada pesanan ke galangan dalam negeri.

Pernyataan yang Berbalas di Ruang Publik

Isu ini bermula dari pernyataan Purbaya dalam sebuah forum industri maritim, ketika ia mempertanyakan mengapa anggaran pengadaan kapal yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan belum juga berdampak pada bergeraknya industri galangan kapal nasional.

Menurut Purbaya, dana tersebut seharusnya sudah dapat digunakan untuk mendorong aktivitas produksi kapal di dalam negeri, namun kenyataannya belum terlihat transaksi pemesanan yang signifikan.

Baca Juga: Mudik Gratis BUMN 2026: Pulang Tanpa Beban, Lebaran Penuh Harapan

Jawaban Tegas Lewat Instagram

Trenggono memilih jalur yang tak biasa untuk merespons, yakni melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dengan nada yang lugas sekaligus menyentil.

Ia meminta Purbaya untuk terlebih dahulu memeriksa informasi di internal Kementerian Keuangan sebelum menyimpulkan bahwa anggaran pembangunan kapal telah benar-benar dikucurkan ke KKP.

Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal yang dipersoalkan bukan berasal dari APBN murni, melainkan dari skema pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris yang memang memiliki mekanisme pencairan dan penggunaan tersendiri.

Baca Juga: Skandal Internal Polri: Kasat Narkoba Polres Bima Dipecat dan Ditahan Usai Edarkan Sabu

Soal Pinjaman Inggris dan 1.500 Kapal

Dalam penjelasannya, Trenggono mengungkap bahwa proyek pembangunan kapal ikan yang ramai diperbincangkan merupakan bagian dari rencana kerja sama Indonesia–Inggris untuk membangun sekitar 1.500 unit kapal.

Pendanaan proyek ini bersumber dari kredit luar negeri, sehingga prosesnya tidak serta-merta sama dengan pengadaan barang yang langsung menggunakan dana dalam negeri.