Eks Intel BIN Peringatkan Prabowo Soal Polemik Ijazah Jokowi: Risiko Demo hingga Turunnya Legitimasi Presiden

TITIKTEMU.CO – Mantan anggota aktif Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan menyelesaikan polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjerat delapan tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Sri Radjasa, sikap diam Presiden Prabowo dapat menimbulkan dampak serius terhadap legitimasi pemerintah, terutama jika proses hukum berlanjut sampai penahanan para tersangka.

Sri Radjasa: Krisis Legitimasi Bisa Menghantam Prabowo

Dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu, 22 November 2025, Sri Radjasa memperingatkan bahwa kasus ini dapat menggerus kepercayaan publik jika tidak ditangani langsung oleh Presiden.

Baca Juga: Vonis 4,5 Tahun untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Tuai Kritik: Dinilai Kriminalisasi Keputusan Bisnis BUMN

“Dampaknya luas sekali. Prabowo harus campur tangan agar masalah ini tidak berlarut,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika Presiden membiarkan proses berjalan tanpa intervensi, publik bisa menilai bahwa Prabowo mendukung tindakan Polri yang dianggap “jauh dari semangat reformasi”.

Prediksi Aksi Protes akan Mengarah ke Presiden

Sri Radjasa mengungkap, jika polemik ini dibiarkan berkembang, masyarakat bukan lagi menyasar Jokowi, tetapi Prabowo sebagai presiden yang memegang kendali pemerintahan.

“Ke depan, masyarakat akan demo tapi sasarannya Presiden Prabowo, bukan Jokowi,” ujarnya.

Hal ini, menurutnya, berhubungan dengan ekspektasi publik terkait reformasi Polri yang dijanjikan Prabowo. Namun komposisi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri justru membuat publik ragu.

Baca Juga: Timur Kapadze Muncul di Jakarta, Tegaskan Bukan Negosiasi dengan PSSI Meski Masuk Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

Soroti Kehadiran Petinggi Polri dalam Komisi Reformasi

Sri Radjasa mempertanyakan alasan masuknya sejumlah petinggi dan mantan petinggi Polri ke dalam komisi yang bertugas mereformasi institusi tersebut.