Status Awas, Gunung Semeru Erupsi dan Keluarkan Awan Panas: 300 Warga Dievakuasi

TITIKTEMU.CO - Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami peningkatan aktivitas setelah memuntahkan awan panas guguran (APG) pada Rabu, 19 November 2025 sekitar pukul 14.13 WIB.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menaikkan status aktivitas Semeru dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada pukul 17.00 WIB. BNPB menyebut peningkatan status dilakukan karena potensi ancaman besar bagi warga serta kemungkinan perlunya proses evakuasi dalam skala lebih besar.

Tiga Desa Terdampak Awan Panas

Pusdalops BNPB melaporkan bahwa hingga Rabu malam, APG telah berdampak pada tiga desa di Lumajang, yaitu:

Baca Juga: Boy Thohir Tambah Kepemilikan Saham di Trimegah Sekuritas, Tegaskan Optimisme pada Pasar Modal Indonesia

• Desa Supit Urang – Kecamatan Pronojiwo
• Desa Oro-Oro Ombo – Kecamatan Pronojiwo
• Desa Penanggal – Kecamatan Candipuro

Sebanyak 300 warga telah dievakuasi oleh BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Lokasi pengungsian juga dilengkapi layanan medis, logistik, serta pos informasi.

Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 7 Hari

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana Semeru selama 7 hari, mulai 19–25 November 2025.

Indah menegaskan langkah ini untuk memastikan seluruh proses evakuasi dan penanganan korban dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.

Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2026 Mulai Dibahas, Kemenkeu Masih Lakukan Kajian Mendalam

178 Pendaki Terjebak di Ranu Kumbolo, Seluruhnya Selamat

Di tengah erupsi, sebanyak 178 pendaki dilaporkan berada di kawasan Ranu Kumbolo. Data BB TNBTS menyebut mereka terdiri dari:

• 137 pendaki
• 1 petugas
• 2 saver
• 7 PPGST
• 15 porter
• 6 anggota tim Kemenparekraf

Kondisi seluruh pendaki dipastikan aman. Humas BB TNBTS, Endrip Wahyutama, menjelaskan bahwa awan panas bergerak ke tenggara–selatan, sementara Ranu Kumbolo berada di utara sehingga tidak terdampak.

Baca Juga: Polemik KUHAP Baru 2025: Pasal “Keadaan Mendesak” Tuai Kritik, Publik Dorong Judicial Review