Pemerintah Terapkan Skema Baru Kuota Haji 2026, Pakai Sistem Waiting List Nasional

Puji memastikan kebijakan ini bertujuan menghilangkan bias administratif antarkabupaten. “Semua jemaah diperlakukan proporsional dan adil berdasarkan antrean murni,” ujarnya.

Baca Juga: Peta Kuota Haji 2026: Ketimpangan Jumlah Jemaah Antar Provinsi, Kebijakan Adil atau Realita Demografi?

Pro Kontra Tak Terhindarkan

Respons calon jemaah cukup beragam. Mereka yang selama ini antreannya pendek merasa dirugikan karena posisinya “terseret” ke antrean provinsi yang jauh lebih panjang.

Sementara itu, pendaftar di daerah padat populasi dan daftar tunggu menahun menyambut baik kebijakan ini karena mendapat kepastian yang lebih jelas.

Puji mengakui adanya pro kontra ini. Namun dia menekankan perubahan skema sudah melewati kajian teknokratik, simulasi kebijakan, dan diskusi panjang bersama para pemangku kepentingan.

Pemerintah juga memastikan bahwa hak keberangkatan jemaah tetap terjaga. Yang berubah hanyalah tata urut antreannya agar lebih mencerminkan keadilan secara nasional.

Sistem waiting list nasional dinilai membawa sejumlah manfaat penting dalam pengelolaan haji ke depan, seperti antrean lebih transparan, mengurangi ketimpangan antardaerah, dan meningkatkan efisiensi alokasi kuota.

 “Tujuan akhirnya adalah memberikan kepastian, transparansi, dan proporsionalitas bagi seluruh calon jemaah. Tidak ada yang disalip, tidak ada yang didahulukan hanya karena administrasi wilayah,” uajr Puji.***