Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis: Strategi Baru Prabowo Perkuat Kinerja Badan Gizi Nasional

TITIKTEMU.CO - Istana menegaskan, pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi untuk memperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tim ini dirancang untuk memperlancar komunikasi lintas kementerian dan lembaga, agar kebijakan terkait MBG bisa dijalankan secara seragam di seluruh daerah.

Baca Juga: MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati: Kontroversi, Klarifikasi, dan Jalan Panjang Reputasi

Dukungan Lintas Sektor untuk Efektivitas Program

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan tim ini bertujuan membantu BGN dalam mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai visi Presiden.

“Presiden membentuk tim koordinasi untuk mendukung BGN dan memastikan program berjalan optimal,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia menambahkan, tim ini akan berperan memperkuat tata kelola lintas sektor dan memastikan setiap langkah pelaksanaan program sesuai target dan standar gizi yang telah ditetapkan.

“Melalui koordinasi lintas kementerian, kita ingin memastikan program MBG memiliki arah yang jelas dan terukur,” lanjutnya.

Baca Juga: Dari Tugas Akhir ke Panggung Dunia: Kisah Inspiratif Ibnu Hafiz, Alumnus ITB yang Juara 1 Lomba Paper Energi Asia Pasifik 2025

Ketua Harian: Fokus di Tim, Bukan Jabatan Struktural

Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Namun Prasetyo menegaskan, posisi ini tidak menggantikan struktur jabatan di BGN. “Jabatan Ketua Harian hanya berlaku di lingkup tim koordinasi, bukan di struktur utama BGN,” jelasnya.

Meski ada tim khusus, komando utama program MBG tetap dipegang Kepala BGN, Dadan Hindayana. Tim koordinasi hanya berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator agar setiap kementerian dan lembaga bekerja selaras.

Landasan Hukum: Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025