Menkeu Purbaya Siap Sikat Impor Baju Bekas Ilegal: Akan Denda, Penjara, dan Blacklist Seumur Hidup

Purbaya menegaskan bahwa langkah hukum akan berfokus pada bidang yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, terutama di sektor Bea Cukai.

“Kan ini ilegal, jadi kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Yang jaga di lapangan itu Bea Cukai. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai: Bea Cukai, pajak, dan lainnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, jika ada pihak yang menolak kebijakan pengetatan impor, hal itu bisa menjadi indikator bahwa pihak tersebut terlibat dalam praktik ilegal.

“Siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau pelaku thrifting nolak-nolak, berarti dia pelakunya. Clear,” tegasnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Kritik Hasan Nasbi: Saya Justru Kembalikan Kepercayaan Publik ke Pemerintah

Impor Balpres Dihentikan, Purbaya Dorong Industri Tekstil Lokal Bangkit

Menjawab kekhawatiran soal suplai pasar setelah impor balpres dihentikan, Purbaya optimistis bahwa produk lokal bisa menjadi pengganti utama.

“Kalau impor balpres mati, ya suplainya dari dalam negeri. Biar industri lokal hidup lagi,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Ia menilai kebijakan tersebut akan memberi peluang besar bagi UMKM dan produsen tekstil dalam negeri untuk bangkit kembali.

“Masa kita legalkan yang ilegal sementara industri dalam negeri mati? Kan sama aja, yang penting sama-sama untung tapi legal,” tambahnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa impor pakaian hanya bisa dilakukan melalui jalur legal dan sesuai aturan yang berlaku.

“Selama ini yang disebut balpres itu akan dilarang. Kalau mau impor ya lewat jalur resmi,” jelasnya.

Baca Juga: Mahfud MD Siap Diperiksa KPK soal Whoosh, Sebut Isu Mark Up Sudah Diketahui Publik

Dorong Penciptaan Lapangan Kerja Lewat Produk Lokal

Selain untuk menegakkan hukum, penghentian impor balpres dinilai Purbaya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.