Jokowi Tegaskan Proyek Whoosh Bukan Soal Laba, tapi Solusi Kemacetan dan Investasi Sosial

TITIKTEMU.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang kini tengah menghadapi persoalan utang mencapai Rp116 triliun.

Proyek kerja sama antara Indonesia dan China yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu disebut Jokowi sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Kemacetan di Jakarta sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan di Jabodetabek dan Bandung kondisinya juga sama parahnya,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: Kejagung Ungkap 1.496 Kasus Judi Online Sepanjang 2025, Mayoritas Pelaku Berusia Produktif

Whoosh, Jawaban atas Kemacetan Jabodetabek dan Bandung

Menurut Jokowi, tingkat kemacetan yang tinggi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Berdasarkan hitungan, kemacetan di Jakarta saja menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp65 triliun per tahun, sedangkan jika digabung dengan Jabodetabek dan Bandung, nilainya bisa menembus lebih dari Rp100 triliun.

Karena itu, pemerintah membangun berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, kereta bandara, hingga Whoosh untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

“Jika masyarakat mau beralih ke transportasi umum, kerugian akibat kemacetan bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Transportasi Umum Adalah Layanan Publik, Bukan Pencetak Laba

Jokowi menegaskan bahwa transportasi publik tidak seharusnya diukur dari sisi keuntungan finansial, melainkan dari manfaat sosial yang dihasilkan.

Baca Juga: Pesan Mendalam Jenderal AM Hendropriyono untuk Letjen Glenny Kairupan: Harapan Baru di Sayap Garuda Indonesia

“Transportasi umum itu diukur dari social return of investment — seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, berkurangnya polusi, dan waktu tempuh yang lebih efisien,” jelasnya.

Ia menambahkan, subsidi untuk transportasi massal bukanlah kerugian negara, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan publik.

Sebagai contoh, Jokowi menyebut MRT Jakarta yang masih mendapat subsidi sekitar Rp800 miliar per tahun, dan diperkirakan meningkat hingga Rp4,5 triliun ketika seluruh rutenya rampung.