TITIKTEMU.CO - Kemenangan Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dalam pemilu presiden 9 Mei lalu di Filipina menarik perhatian, sekaligus meninggalkan setumpuk pertanyaan bagi banyak orang.
Meskipun hasil berbagai survei menjelang pemilu menunjukkan dia unggul. Maka, hampir 40 tahun setelah jatuhnya diktator Ferdinand Marcos Sr, kini Filipina seperti menulis sejarah baru.
Apakah rakyat Filipina sudah memaafkan (mengampuni) “dosa-dosa” ayahnya, Ferdinand Marcos Sr? Marcos yang menggenggam kekuasaan Filipina selama 21 tahun (1965-1986) dikenal sebagai diktator kejam, brutal, dan karena kekayaan haram besar yang dikumpulkan oleh keluarga Marcos dan kroni-kroninya, rezim Marcos disebut kleptokrasi (dari kata Yunani untuk pencuri dan penguasa).
kouBaca Juga: Penghentian Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 Dipertanyakan
Selama berkuasa, demi mempertahankan kekuasaannya, Marcos Sr tidak hanya menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara kejam (mis. Senator Benigno “Ninoy” Aquino pada tahun 1984 ditembak di bandara sepulang dari AS).
Ia juga memberlakukan undang-undang darurat mulai 22 September 1972 hingga 1981. Setelah 1981, meski secara resmi undang-undang darurat sudah tidak diberlakukan, Marcos tetap memertahankan kekuasaan hukum undang-undang darurat sampai ia digulingkan tahun 1986.
Maka, pemerintahannya pun lalu dicap sebagai “otoritarianisme konstitusional” (constitutional authoritarianism) atau juga disebut authoritarian constitutionalism (Foreign Affairs, April 1974). Kekuasaan diktatorial itu–yang didukung militer–dilakukan lewat partainya Kilusang Bagong Lipunan atau Gerakan Masyarakat Baru (Asian Geographic, 22 April 2021).
Baca Juga: Ini Perjalanan Politik Dinasti Bupati Probolinggo Selama 18 Tahun
Dengan kekuasaannya itu, ia menjebloskan tak kurang dari 600 lawan politiknya ke penjara militer dan 246 pastor dan biarawati Katolik. Ia menuduh Gereja Katolik menggunakan stasiun radio dan selebaran untuk melakukan subversi (The New York Times, 6 November 1977).
Marcos juga disebut sebagai penguasa yang korup dan ekstravagansa. Ia mampu menggunakan posisinya sebagai presiden untuk menjadi salah satu pencuri terbesar dalam sejarah negerinya. Diperkirakan Marcos mencuri setidaknya 10 miliar dollar AS.
Korupsi di bawah rezim Marcos dilakukan dengan cara mulai dari mencatut bantuan asing dan militer hingga membangun sistem kapitalisme kroni domestik. Ia dan kroninya melakukan pencucian uang. Yurisdiksi pencucian uang yang disukai untuk Marcos termasuk Swiss dan Liechtenstein (David Chaikin dan JC Sharman, 2009).
Baca Juga: Presiden Joko Widodo: Metode Pemberantasan Korupsi Harus Disempurnakan
Menurut putusan Mahkamah Agung (2003), aset yang dianggap haram termasuk kekayaan Marcos yang melebihi total pendapatan legal mereka dari tahun 1965 hingga 1986.
Hampir 30 tahun sejak pembentukannya tahun 1986, Presidential Commission on Good Government (PCGG) telah berhasil menyita 167,5 miliar peso, atau sekitar 4 miliar dollar AS, kurang dari setengah dari 10 miliar dollar AS yang diyakini telah dikumpulkan oleh Marcos (Inquirer.net, 29 September 2014)
Masih banyak cerita lainnya berkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Marcos dan kroninya. Semua itu berakhir pada Februari 1986, ketika pecah Revolusi Kekuatan Rakyat (People Power Revolution). Ia jatuh; melarikan diri, meninggal di pengasingan, 1989. Namun, ternyata hampir 40 tahun kemudian dinasti mereka masih hidup bahkan merebut kekuasaan kembali.
