TITIKTEMU.CO - Mahasiswa adalah generasi penerus yang memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Baru-baru ini, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, bertemu dengan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Ngawi yang melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan yang mencakup isu-isu nasional dan lokal yang krusial. Mari kita simak lebih dalam mengenai respons pemerintah terhadap aspirasi ini dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa: Suara untuk Perubahan
Pada Kamis, 25 Juni 2026, puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Ngawi melakukan aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis: Gedung Pemkab Ngawi dan Gedung DPRD Ngawi.
Aksi ini bertajuk "INDONESIA CARUT MARUT - NGAWI MAWUT", yang mencerminkan kegelisahan mereka terhadap berbagai masalah yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, mereka mengajukan 11 tuntutan yang mencakup isu-isu seperti kekerasan seksual dan perlindungan sektor pertanian.
Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko menyambut baik kehadiran mahasiswa dan menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. “Kita harus mendengarkan suara mahasiswa, karena mereka adalah bagian dari masa depan bangsa,” ujar Dwi Rianto.
Ia menekankan pentingnya dialog dalam menyampaikan aspirasi, dan berjanji untuk mengawal setiap isu yang disampaikan oleh mahasiswa ke pihak-pihak terkait.
Isu Nasional dan Lokal: Komitmen Pemerintah Ngawi
Dwi Rianto juga menyoroti dua isu penting yang diangkat oleh mahasiswa: kekerasan seksual dan perlindungan sektor pertanian. Menurutnya, kedua masalah ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi. “Kekerasan seksual di pendidikan adalah masalah yang harus kita tangani bersama. Kami akan menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan kalangan mahasiswa untuk mencegah hal ini,” ungkapnya.
Selain itu, Dwi Rianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi lahan pertanian melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberadaan lahan sawah dari alih fungsi yang tidak sesuai. “Dengan adanya Perda RTRW, kami memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dialog antara pemerintah dan mahasiswa ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Diharapkan, dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan generasi muda, berbagai persoalan sosial dapat ditangani dengan lebih efektif.
Aksi unjuk rasa ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai pengingat bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat terus bersuara dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.***
