Sri Mulyani: Dana Pensiun Jadi Beban Negara, Anis Byarwati Tidak Setuju, Ini Pendapat Susi Pudjiastuti.

TITIKTEMU.CO - JAKARTA Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI tidak setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan bahwa dana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membebani negara hingga Rp2.800 Triliun. Bagi Anis, pernyataan ini menunjukkan pemerintah tidak kreatif.

Melansir dari website resmi Dewan Perwakilan Rakyat, bagi Anis, pernyataan pemerintah tersebut tidak perlu. Kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Sebaiknya, Pemerintah tidak mencari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebaga beban Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

Baca Juga: BSU CAIR! Ini Daftar Karyawan Yang Berhak Mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Upah)

Tak hanya itu, Anis juga membahas terkait iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen berasal dari gaji abdi negara yang telah dipotong sebesar 4,75 persen setiap bulannya. Bagi Anis, pernyataan Sri Mulyani dapat memicu penurunan motivasi dan produktivitas kinerja abdi negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Anis yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mendukung adanya perbaikan sistem iuran dana pensiun di masa mendatang. Sistem yang lebih baik harus dipersiapkan sedini mungkin tetapi jangan sampai menyinggung abdi negara.

Anis menyayangkan bahwa pegawai swasta yang tidak mendapatkan pensiun dan juga membayar pajak. Artinya, skema iran dana pensiun memang harus diperbaiki agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang.

Baca Juga: Bansos Rp 24 Triliun! Ini 3 Jenis Bansos Pengalihan Subsidi BBM

Berdasarkan hal di atas, Anis meminta Pemerintah harus tegas dan mengambil sikap yang jelas serta berpihak kepada masyarakat yang diwujudkan dengan efisiensi APBN. Bagi Anis, banyak pengeluaran yang tidak tepat sasaran padahal perekonomian negara sedang dalam kondisi kurang baik.

Anis juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menunda proyek besar yang bukan prioritas. Seharusnya proyek tersebut ditunda dan bukannya mempermasalahkan dana pensiun. Anis meminta Pemerintah harus menyelamatkan dan mengefektifkan APBN.

banBaca Juga: Kenapa Subsidi BBM Dikurangi tapi Malah Banyak Bansos?

Berkaitan dengan penghapusan dana pensiun atau perubahan skemanya, muncul gagasan terkait penghapusan dana pensiun DPR. Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019, Susi Pudjiastuti melalui akun Twitternya @susipudjiastuti menuliskan: “Yessss .. support Ibu SMI 100%%%????❤️????❤️???? @ItjenKemenkeu @KemenkeuRI” pada 1 September 2022.

Baca Juga: Tips Menghemat Keuangan Jelang Akhir Bulan

Selain itu, menanggapi gagasan uang pensiunan DPR, Susi juga menuliskan: “Kalau membebani ya harus direview ulang toh.” pada 29 Agustus 2022 melalui akun Twitternya. Susi juga menulis: “Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun (baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen” pada 27 Agustus 2022 di akun Twitternya.***