Purbaya menyebut potensi tersebut bisa berasal dari beberapa jenis kewajiban, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan impor.
Baca Juga: Bukan Lagi Dipilih Langsung! Muktamar NU Ubah Cara Menentukan Ketum PBNU 2026–2031
Pemerintah Mulai Hitung Utang Pajak
Setelah pemeriksaan dilakukan, Kemenkeu disebut sudah masuk ke tahap penghitungan kewajiban. Besaran utang pajak perusahaan tersebut kini sedang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan.
Namun, ada satu persoalan yang turut diakui Purbaya: proses perpajakan masih menghadapi masalah dari sisi kecepatan. Temuan besar tentu tidak akan banyak berarti jika proses tindak lanjutnya berjalan terlalu lambat.
Ada Dugaan Permainan dari Internal
Sorotan lain muncul ketika Purbaya ditanya bagaimana perusahaan bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa terdeteksi.
Baca Juga: Nonton One Piece Eps 1176 Sub Indo: Pertarungan Gunko vs Kru Topi Jerami Dimulai
Ia mengisyaratkan adanya persoalan internal dan menyebut pemerintah sudah memiliki gambaran mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika benar ditemukan pegawai yang bermain dalam persoalan tersebut, tindakan tegas disebut akan dilakukan.
Purbaya bahkan menyatakan ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan diberhentikan dalam waktu dekat. Dengan begitu, pemeriksaan perusahaan baja ini bukan hanya soal mengejar uang negara, tetapi juga membongkar celah pengawasan yang memungkinkan masalah berlangsung lama.***