Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, menyoroti meningkatnya persaingan AS dan China yang memberi tekanan besar terhadap sentralitas ASEAN. Maraknya kerja sama minilateral dinilai berpotensi menggerus peran kepemimpinan kawasan.
Ia mengusulkan pendekatan realisme pragmatis melalui konsep armed neutrality, yakni penguatan kemampuan pertahanan nasional yang disertai keterbukaan terhadap kerja sama fungsional dengan kekuatan besar. Montratama menilai Indonesia dapat menerapkan strategi functional decoupling, dengan tetap menjalin kerja sama ekonomi bersama China dan kolaborasi pertahanan dengan AS tanpa harus berpihak secara politik.
“Menjadi musuh salah satu kekuatan besar sangat berisiko, namun ketergantungan berlebihan pada satu pihak juga menyimpan ancaman strategis,” jelasnya.
Baca Juga: Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan di KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024, Tak Ditahan
Indo-Pasifik sebagai Kerangka Strategis
Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional President University, Dr. Jeanne Francois, menilai konsep Indo-Pasifik telah berkembang dari sekadar wacana menjadi kerangka strategis yang relatif berkelanjutan. Melalui narasi Free and Open Indo-Pacific, kebijakan AS diarahkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mempertahankan norma internasional, sekaligus membendung dominasi China tanpa memicu konflik terbuka.
Meski demikian, ia menilai gaya kepemimpinan Trump yang personal dan berorientasi bisnis berpotensi menimbulkan salah tafsir di kalangan aktor kawasan. Untuk Indonesia, Francois merekomendasikan penguatan diplomasi jalur kedua, perluasan kolaborasi akademik, serta kerja sama di bidang keamanan non-tradisional seperti siber, perlindungan infrastruktur vital, dan isu lingkungan.
Diskusi ISI menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan penarikan strategis AS mengubah lanskap geopolitik Indo-Pasifik, kawasan ini tetap menjadi poros utama persaingan global. Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah memperkuat kapabilitas maritim dan pertahanan, menjaga sentralitas ASEAN, serta menavigasi rivalitas kekuatan besar melalui diplomasi yang pragmatis, non-blok, dan berorientasi pada kepentingan nasional.***