Pemerintah Naikkan Aturan Free Float Jadi 15 Persen Usai IHSG Tertekan

TITIKTEMU.CO - Pemerintah merespons pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan mendorong penyesuaian aturan free float saham. Ketentuan baru tersebut menaikkan batas minimal kepemilikan publik menjadi 15 persen, dari sebelumnya sekitar 8 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) diharapkan segera menerbitkan regulasi yang mengatur peningkatan free float dari kisaran 7,5 persen menjadi 15 persen. Aturan ini ditargetkan mulai diumumkan secara resmi pada Maret 2026.

"Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan investor dan menyelaraskan aturan pasar modal Indonesia dengan praktik di negara lain," ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga: Ketua OJK Mahendra Siregar Resmi Mundur Usai IHSG Anjlok dan Trading Halt Dua Hari

Airlangga menilai, ketentuan free float sebelumnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan bursa di kawasan regional maupun global. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Hong Kong menerapkan batas free float sebesar 25 persen, sementara Thailand akan berada di level 15 persen. Adapun Singapura, Filipina, dan Inggris masing-masing menetapkan angka sekitar 10 persen.

"Indonesia mengambil kebijakan yang lebih terbuka agar tata kelola pasar menjadi lebih sehat dan likuiditas meningkat," jelasnya.

Selain penyesuaian free float, pemerintah juga menyiapkan kebijakan demutualisasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, batas penempatan dana pensiun dan asuransi di pasar modal turut ditingkatkan dari 8 persen menjadi 20 persen.

Baca Juga: Tiga Pejabat OJK Mengundurkan Diri Usai IHSG Anjlok dan Trading Halt Dua Hari

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian dan fiskal Indonesia, serta tidak melihat adanya risiko besar terhadap stabilitas pasar keuangan ke depan.***