TITIKTEMU.CO - Kebijakan fiskal tahun 2026 membawa kabar berat bagi sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut melakukan pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026.
Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya menerima situasi ini tanpa banyak komentar panjang.
Ia memilih bersikap realistis dan tetap menekankan satu hal: kerja harus jalan terus.
“Ya, kita terima apa pun lah, yang penting kita kerja,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga: Omzet Triliunan Diselipkan ke Rekening Karyawan: PPATK Temukan Pola Baru di Kasus Pajak Tekstil
Pemangkasan DBH Bikin Ruang Gerak Daerah Makin Sempit
Pemangkasan DBH bukan sekadar angka di atas kertas.
Untuk daerah, DBH adalah salah satu sumber penting untuk menopang program pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan publik.
Jawa Barat sendiri sebelumnya mencatat adanya piutang DBH dari pemerintah pusat sebesar Rp1,22 triliun, yang disebut sudah diakui oleh Kementerian Keuangan.
Kondisi ini membuat beban fiskal daerah semakin terasa, apalagi ketika kebutuhan pembangunan tetap berjalan.
Baca Juga: Emas Ngegas Lagi! Harga Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik
Tunda Bayar Proyek 2025: Jabar Sebut Ada Dana yang Belum Mengalir
Pemprov Jabar juga menyinggung bahwa keterlambatan penyaluran DBH diduga ikut memicu persoalan tunda bayar kepada rekanan proyek pada tahun 2025.