Dia terlibat dalam sejumlah operasi penting seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 melawan Belanda dan Operasi Trikora pada awal 1960-an untuk pembebasan Irian Barat.
Namun, Fadli menegaskan bahwa dalam proses penilaian, tidak ditemukan bukti keterlibatan Soeharto secara langsung dalam tragedi pembantaian pasca peristiwa G30S 1965, isu yang selama ini membayangi sosoknya.
Gus Dur hingga Marsinah
Selain Soeharto, beberapa nama lain yang disebut-sebut akan menerima gelar pahlawan nasional tahun ini adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
Menurut Fadli Zon, seluruh tokoh yang terpilih telah melalui tahap seleksi administratif dan historis yang mendalam. “Mereka semua dinilai memenuhi syarat dan memiliki jasa besar bagi bangsa,” ujarnya.
Kontroversi dan Penolakan Publik
Sebelumnya, usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto memicu reaksi keras dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang diwakili Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyebut langkah pemerintah ini “mengecewakan tapi tidak mengejutkan.”
Menurutnya, masih banyak korban pelanggaran hak asasi manusia yang belum mendapatkan keadilan selama masa pemerintahan Orde Baru, sehingga pemberian gelar pahlawan dianggap tidak pantas.
Penolakan juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pernyataannya, Gus Mus menegaskan ketidaksetujuannya terhadap gelar itu.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional,” kata Gus Mus di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, dikutip dari NU Online.
Dia menuturkan bahwa banyak ulama pesantren dan tokoh NU mengalami tekanan dan perlakuan tidak adil selama masa pemerintahan Soeharto.
“Banyak kiai yang dimasukkan ke penjara, papan nama NU dilarang dipasang, bahkan adik saya sendiri keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tambahnya.
Baca Juga: 50 Twibbon Hari Pahlawan 2025, Gratis Tinggal Download dan Unggah