Sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, Transjakarta hanya sekali menaikkan tarif, dari Rp2.000 menjadi Rp3.500 pada tahun 2005.
Setelah itu? Tidak pernah berubah lagi selama 20 tahun.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai tarif yang stagnan ini sudah tidak realistis.
Mereka sudah dua kali mengusulkan penyesuaian harga berdasarkan survei Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) yang menunjukkan masyarakat sebenarnya siap menghadapi perubahan tarif—asal layanan tetap memadai.
Baca Juga: Drama Gelap Myawaddy: 26 WNI Pulang dari Neraka Online Scam di Myanmar
Rencana Kenaikan Tarif Segera Diumumkan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberi sinyal bahwa penyesuaian tarif adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak mungkin terus menanggung beban subsidi yang semakin membengkak, apalagi Transjakarta juga digunakan oleh warga Bodetabek.
Selain itu, saat ini 15 golongan masyarakat mendapatkan akses Transjakarta gratis, seperti pelajar, lansia, ASN, TNI-Polri, hingga disabilitas.
Dampaknya, anggaran subsidi semakin berat.
Beban APBD Terus Membengkak
Pada tahun 2025 saja, Pemprov DKI kembali menambah subsidi Transjakarta sebesar Rp300–400 miliar.
Dana ini dipakai untuk memperluas rute, menambah armada bus listrik, dan meningkatkan layanan.
Namun Pramono menegaskan, subsidi harus tetap ada, tapi dengan skema yang lebih sehat secara fiskal.
Ia menegaskan bahwa meski tarif akan naik, Transjakarta masih akan menjadi moda transportasi yang paling terjangkau dibandingkan layanan serupa di kota lain.