Di akhir pernyataannya, Anies menyerukan perlunya strategi nyata dalam menciptakan lapangan kerja baru, bukan solusi sementara.
“Negara harus hadir bukan hanya saat orang kehilangan kerja, tapi jauh sebelumnya, dengan memastikan dunia usaha kondusif dan pekerja terlindungi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sektor formal agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberikan jaminan sosial yang layak.
“PHK massal adalah alarm bahwa kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah apakah setiap orang punya pekerjaan yang aman dan bermartabat,” tegas Anies.
10,7 Juta Orang Tiap Tahun Butuh Pekerjaan Baru
Sementara itu, Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, mengungkapkan bahwa setiap tahun sekitar 10,7 juta orang di Indonesia membutuhkan pekerjaan baru.
Jumlah tersebut berasal dari kombinasi angkatan kerja baru dan pengangguran lama yang belum terserap pasar kerja.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan, dan itu amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” jelas Lukita dalam media briefing di Jakarta (26/9/2025).
Angka ini belum termasuk mereka yang baru saja terkena PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan lama dan masih mencari pekerjaan baru.
Baca Juga: Hotman Paris: Tak Ada Kerugian Negara, Kasus Nadiem Makarim Dinilai Aneh dan Tanpa Bukti Kuat
Janji Pemerintah: 19 Juta Lapangan Kerja Baru di Era Prabowo-Gibran
Pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu janji utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.
Pemerintah menargetkan akan membuka 19 juta lapangan kerja baru melalui berbagai program ekonomi nasional.
Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan akan menyerap 1,9 juta tenaga kerja baru di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut program ini akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan ekosistem yang terbangun dari program ini akan sangat signifikan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan (19/3/2025).
Sementara itu, ekonom Arief Anshory Yusuf menilai bahwa MBG bukan hanya pro-growth, tetapi juga pro-job dan pro-poor, karena mampu menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen jika dijalankan secara optimal.***