"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tetapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir pada Juli lalu.
Untuk mencegah kecurangan, kata Muhadjir, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Baca Juga: Cerita Remaja SPESIAL PART 1 MY COLD BAD BOY by: RANNISKII
Meskipun demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah apabila ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi, atau bahkan diganti.
"Kalau mau kembali ke sistem lama silakan. Kalau menurut saya, perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.***
Artikel Terkait
Tiga Hal Baru Dalam PPDB 2022 SMA – SMK Negeri di Jateng. Tidak Ada Penjurusan di SMA
PPDB: Akses Terbatas Karena Sistem Zonasi, Siswa SMP di Solo Terpaksa Mendaftar Kelas Virtual
Gubernur Jawa Tengah Lantik Ratusan Kepala Sekolah. Wajib Tandatangani Pakta Integritas
Banyak Keluhan, Pemerintah akan mengevaluasi penerapan zonasi dalam PPDB
Muhadjir Sebut Kecurangan PPDB Sistem Zonasi Bukan Kesalahan Sistemnya, Tapi Ini