SBY Pernah Hentikan Ketegangan KPK vs Polri, Kini Abraham Samad Singgung Peran Prabowo di Kasus Febrie

KPK Tetap Menangani Kasus Simulator SIM

Keputusan Presiden saat itu menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi simulator SIM tetap berada di tangan KPK. Selain itu, perkembangan penanganan perkara diminta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak memunculkan kecurigaan.

Tak berhenti di ruang rapat, SBY juga meminta hasil pertemuan diumumkan melalui konferensi pers bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi sekaligus menenangkan situasi yang saat itu menjadi perhatian publik.

Dikaitkan dengan Kasus Febrie Adriansyah

Pengalaman tersebut kemudian dikaitkan Abraham dengan situasi yang kini berkembang dalam kasus Febrie Adriansyah. Menurutnya, apabila Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, hal itu tidak otomatis dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.

Ia menilai Presiden memiliki ruang untuk memastikan koordinasi berjalan baik, terlebih lembaga-lembaga yang sedang menjadi sorotan sama-sama berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Karena itu, peran kepala negara dinilai lebih kepada menjaga stabilitas dan memastikan proses hukum berlangsung tanpa konflik berkepanjangan.

Tim Khusus Kejagung Mulai Menangani Perkara

Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah membentuk Tim 9 yang terdiri dari sembilan jaksa untuk melanjutkan penanganan perkara setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polri.

Febrie Adriansyah telah diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi PT Asabri periode 2020–2024 yang juga disertai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi penyelesaian utang anak perusahaan PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara PT PLN, status hukum Febrie maupun Don Ritto masih sebagai saksi karena penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan.

Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana koordinasi antarlembaga penegak hukum dijaga agar proses hukum berjalan transparan dan tetap dipercaya masyarakat.***