WFH ASN dan Swasta Mulai Berlaku Usai Lebaran, Pemerintah Targetkan Hemat BBM hingga 20 Persen

Meski begitu, pemerintah tidak ingin kebijakan ini berdampak negatif terhadap kinerja. Oleh karena itu, WFH hanya diterapkan satu hari agar aktivitas kerja tetap optimal.

Baca Juga: Jadwal KRL Jogja–Solo Lebaran 2026 Ditambah Jadi 34 Perjalanan Periode 22-24 Maret, Ini Rute dan Jam Lengkapnya 

Efek Tambahan: Long Weekend dan Pariwisata

Menariknya, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan efek domino di sektor lain. Jika WFH diterapkan pada hari Jumat, masyarakat akan memiliki waktu akhir pekan lebih panjang, yaitu Jumat hingga Minggu.

Hal ini diyakini dapat mendorong aktivitas ekonomi rumah tangga sekaligus sektor pariwisata domestik. Masyarakat bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk berlibur singkat tanpa harus mengambil cuti tambahan.

Namun, pemerintah tetap mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah efisiensi energi, bukan sekadar memperpanjang waktu libur.

Baca Juga: Fenomena Daun Diam Saat Salat Id: Benarkah Alam Ikut Bertakbir? Ini Penjelasan Sains dan Islam

Arahan Presiden dan Respons Global

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong langkah konkret untuk menghemat konsumsi energi nasional, termasuk mempertimbangkan penerapan WFH.

Dalam rapat kabinet, dia menyinggung keberhasilan Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19, di mana sistem kerja dari rumah mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan.

Langkah serupa juga telah diambil sejumlah negara. Thailand menerapkan kebijakan penghematan energi dengan meminta pegawai negeri bekerja dari rumah serta membatasi penggunaan listrik di gedung perkantoran.

Sementara itu, Filipina mencoba sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk sektor publik. Adapun Pakistan menyiapkan strategi kombinasi antara WFH dan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi konsumsi energi.

Kebijakan WFH ini menjadi bagian dari langkah adaptif pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan menekan konsumsi BBM, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas energi nasional.

Di sisi lain, fleksibilitas kerja juga memberikan manfaat bagi pekerja, seperti efisiensi waktu dan biaya transportasi. Kebijakan ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang enciptakan sistem kerja lebih efisien.***