Prabowo Putar Arah Soal Iran, Kirim Duka untuk Khamenei, Beri Sinyal Keluar dari Board of Peace

Pandangan serupa juga disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Dia menilai diskusi tersebut penting untuk menjelaskan kepada publik alasan di balik kebijakan luar negeri pemerintah.

Menurutnya, banyak kesalahpahaman yang muncul di masyarakat terkait keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.

Baca Juga: Israel Tolak Bayar Iuran Board of Peace, Indonesia Tegaskan Misi Gaza Tak Boleh Terganggu 

Tekanan dari Dalam Negeri

Di dalam negeri, tekanan agar Indonesia keluar dari Board of Peace juga terus menguat. Salah satu yang paling awal menyuarakan sikap tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia.

MUI menilai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut tidak efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, kritik juga datang dari kalangan purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Mereka mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tetap berada dalam struktur keamanan global tersebut.

Forum itu menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bisa menyeret negara ke dalam konflik geopolitik yang lebih besar.

Dilema Politik Luar Negeri Indonesia

Perdebatan mengenai Board of Peace sebenarnya mencerminkan dilema klasik dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu menjaga prinsip bebas aktif di tengah persaingan geopolitik global.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai negara non-blok yang dapat menjadi jembatan diplomasi antara berbagai kekuatan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai upaya mediasi Indonesia dalam konflik Iran saat ini masih terlalu dini.

Menurutnya, mediasi biasanya baru efektif ketika pihak-pihak yang berperang mulai mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden yang membuka ruang dialog dengan berbagai tokoh.