Mahfud MD Soroti Mandeknya Kasus Besar Korupsi 2025, Singgung Beban Politik Hukum

TITIKTEMU.CO - Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sepanjang 2025 kembali menjadi perhatian publik di awal tahun 2026. Sejumlah kalangan menilai, banyak perkara besar yang sempat mencuat justru berakhir tanpa kejelasan, menimbulkan tanda tanya mengenai keseriusan penanganannya.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melihat fenomena ini sebagai refleksi dari politik hukum yang belum tertata secara konsisten. Dalam refleksi akhir tahun 2025, Mahfud menilai wacana pemberantasan korupsi memang kerap terdengar lantang di ruang publik.

Narasi tentang keadilan, penegakan hukum, dan ancaman tegas terhadap koruptor rutin disampaikan melalui pidato maupun pernyataan resmi. Namun, menurut Mahfud, retorika keras tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan.

Baca Juga: Rumah DJ Donny Diteror Bom Molotov, Sang Influencer Sentil Pelaku dan Lapor ke Polda Metro Jaya

“Kalau komitmen dimaknai sebatas pernyataan dan janji, maka komitmen itu tampak sangat kuat. Hampir setiap hari ada pidato yang berisi ancaman kepada koruptor,” ujar Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat, 2 Januari 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa ukuran keseriusan penegakan hukum seharusnya tercermin dari keberanian menuntaskan kasus-kasus besar hingga ke akar, bukan sekadar dari banyaknya pernyataan publik.

Kinerja KPK Sepanjang 2025 Jadi Sorotan

Mahfud turut menyoroti penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2025. Menurutnya, upaya pengungkapan kasus di level pusat dinilai belum menunjukkan terobosan signifikan.

Baca Juga: Influencer Aceh Sherly Annavita Diteror Orang Tak Dikenal, Rekaman CCTV Ungkap Aksi Lempar Telur Busuk

Beberapa perkara besar yang sempat menyita perhatian publik justru berjalan lambat dan perlahan menghilang. Mahfud menyinggung dugaan korupsi kuota haji serta sejumlah perkara lama yang telah lama tercatat namun tak kunjung berlanjut ke meja hijau.

“Banyak kasus yang mandek dan tidak jelas ujungnya,” tegasnya.

Meski demikian, Mahfud tetap mengapresiasi operasi tangkap tangan yang menjerat sejumlah kepala daerah dan aparat di daerah. Namun ia mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada aktor lapis bawah saja.

“Kalau hanya berani menyasar level bawah, rasa keadilan publik akan terasa timpang,” ujar Mahfud.

Kasus Pagar Laut hingga Proyek Whoosh