Mahfud MD Soroti Mandeknya Kasus Besar Korupsi 2025, Singgung Beban Politik Hukum

Mahfud juga menyinggung kasus pagar laut yang sempat dijanjikan akan diusut tuntas. Dalam praktiknya, proses hukum hanya menyentuh pelaku di tingkat desa, sementara dugaan keterlibatan jaringan besar dalam penerbitan ratusan sertifikat lahan negara belum terlihat jelas.

“Tidak mungkin ratusan sertifikat keluar hanya oleh orang kecil. Pasti ada jaringan besar di BPN, pemerintah daerah, dan pihak lain,” kata Mahfud.

Baca Juga: Ijazah SMA Wapres Gibran Dipersoalkan Roy Suryo Cs, Rilis Buku Gibran’s Black Paper Bertahap

Pola serupa, menurutnya, juga tampak dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai proyek strategis bernilai besar itu masih menyisakan banyak pertanyaan dari sisi akuntabilitas hukum di dalam negeri.

Mahfud menyinggung pembengkakan biaya, perubahan skema kerja sama, hingga minimnya transparansi pembahasan di DPR.

“Kontrak internasional yang membebani keuangan negara seharusnya mendapat persetujuan DPR. Tapi publik tidak pernah tahu kapan dibahas, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana dokumennya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perkara di Pertamina yang awalnya mencuat dengan isu minyak oplosan, namun dalam persidangan justru bergeser menjadi dugaan manipulasi kontrak, sehingga memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baca Juga: Resmi Ganti Nama Panggung, Artis Devano Danendra Kini Gunakan Satu Nama

Dugaan Beban Politik Hukum

Menurut Mahfud, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya masalah mendasar dalam politik hukum nasional. Ia menduga terdapat beban politik yang membuat penegakan hukum tidak berjalan lurus dan konsisten.

“Kalau normal, tinggal diperintahkan: kalau bersih klarifikasi, kalau salah proses hukum. Tapi ini tersendat. Bisa jadi ada beban politik yang tidak kita ketahui,” ungkap Mahfud.

Meski kritiknya terdengar tajam, Mahfud menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan peringatan agar hukum tidak berhenti sebagai jargon semata. Ia menilai, tanpa keberanian menata politik hukum secara menyeluruh, pola mandeknya kasus besar akan terus terulang dari tahun ke tahun.***