Purbaya Hadapi PR Akhir Tahun: Rp616 Triliun Belanja Negara Masih Mengendap

Dorongan bansos menjadi bantalan penting bagi kelompok masyarakat rentan dan menengah ke bawah agar tetap mampu berbelanja, sekaligus menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Namun, efektivitas bansos tetap bergantung pada ketepatan sasaran dan kesinambungan kebijakan, bukan sekadar kecepatan penyaluran.

Transfer ke Daerah Tinggi, Tapi Belanja Daerah Masih Tertahan

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), kinerjanya relatif solid.

Hingga November 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp795,6 triliun atau sekitar 92,1% dari alokasi.

Angka ini sejalan dengan tren dua tahun sebelumnya, menandakan bahwa dana dari pusat ke daerah sebenarnya tidak tersendat.

Masalah justru muncul pada tahap berikutnya.

Realisasi belanja APBD hingga November 2025 baru menyentuh Rp922,5 triliun atau sekitar 65,2% dari pagu.

Artinya, masih ada hampir Rp491,5 triliun yang belum dibelanjakan pemerintah daerah, angka yang bahkan lebih besar dibandingkan sisa anggaran pada 2024.

Kesenjangan ini menandakan bahwa meskipun dana sudah turun, kemampuan daerah dalam mengeksekusi belanja masih menjadi titik lemah.

Akibatnya, stimulus fiskal berisiko berhenti di kas daerah dan tidak sepenuhnya mengalir ke ekonomi riil.

Risiko Jika Uang Terlambat Bergerak

Jika sisa anggaran tidak segera dieksekusi secara efektif, dampaknya bukan hanya soal target administrasi APBN yang meleset.

Lebih dari itu, momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun bisa hilang, proyek tertunda, dan efek berganda belanja negara menjadi tidak optimal.

Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, kecepatan sirkulasi uang pemerintah menjadi krusial.