TITIKTEMU.CO - Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan kembali menjadi perbincangan publik. Rocky menilai masyarakat kini mulai melihat ulang urgensi dan alasan dasar pembangunan proyek transportasi tersebut.
Whoosh Dinilai Tidak Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam pernyataannya, Rocky menegaskan bahwa Whoosh bukan merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia dari sisi sosiologis. Menurutnya, rute Jakarta–Bandung bukan jalur vital karena mayoritas orang bepergian ke Bandung untuk berwisata, dan lebih memilih transportasi lain.
“Ini bukan jalur primer. Jika bicara jalur penting, seharusnya Jakarta–Medan atau Jakarta–Batam,” ujarnya dalam podcast Ten Ten Podcast pada 29 November 2025. Ia menilai tarif Whoosh yang tinggi juga membuatnya tidak bisa dikatakan sebagai layanan untuk publik luas.
Rocky menilai absennya urgensi membuat publik melihat proyek ini tak lebih dari ajang pamer.
Bantah Anggapan Whoosh Sebagai Lompatan Teknologi
Rocky menyatakan tidak mempermasalahkan jika Whoosh disebut proyek ambisi, namun ia tidak sepakat bila kereta cepat itu dianggap sebagai lompatan teknologi nasional. Ia membandingkan proyek Whoosh dengan pencapaian teknologi masa lalu, terutama era Presiden Soeharto dan kiprah B.J. Habibie.
Menurutnya, lompatan teknologi sejati ada pada industri pesawat di bawah IPTN, di mana Habibie menemukan formula penting yang diakui internasional. “Indonesia dulu main di 30 ribu kaki, sekarang kembali ke 0 kaki,” tegasnya.
Soroti Hubungan Indonesia–China Lewat Proyek Whoosh
Rocky juga menyinggung dugaan publik bahwa proyek Whoosh berkaitan dengan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan China. Mantan anggota BIN, Sri Radjasa Chandra, menyebut bahwa isu Whoosh kini melebar hingga menyangkut kedaulatan dan hubungan internasional.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Perang Total terhadap Mark Up Anggaran dan Korupsi di Pemerintahan
Rocky juga menyoroti keterlibatan Jepang yang sempat melakukan studi kelayakan proyek, namun pada akhirnya eksekusi diserahkan kepada China. Akademisi NTU Singapura, Sulfikar Amir, bahkan menyebut China hanya membuat studi kelayakan berdasarkan karya Jepang, tanpa riset lapangan, sehingga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun.
Artikel Terkait
Keberlanjutan Kebijakan Bukan Intervensi: Hasan Nasbi Tegaskan Sistem Pembangunan Nasional yang Konsisten
Prabowo Tegaskan Perang Total terhadap Mark Up Anggaran dan Korupsi di Pemerintahan
Banjir Bandang Sumatera–Aceh: Prabowo Pastikan Pemerintah Bergerak Cepat Kirim Bantuan Darat dan Udara
Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan, Targetkan 300 Ribu Jembatan untuk Daerah Terpencil
Setahun Pemerintahan Prabowo: Pengamat Nilai Masih Dibayangi Era Jokowi, Ini Analisis Sri Radjasa dan Rocky Gerung