Mahfud MD Ungkap Masalah Serius di Polri: Soroti Lemahnya Kepemimpinan hingga Intervensi Politik

Mahfud turut mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan anggota TNI/Polri aktif menjabat posisi sipil yang tidak relevan harus segera dilaksanakan.

“Begitu diketuk, putusan MK langsung mengikat. Proses penarikan dari jabatan sipil harus segera dimulai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa jabatan struktural seperti dirjen atau irjen dapat diganti kapan pun jika tidak sesuai ketentuan.

Usul Hapus Kuota Prerogatif Kapolri

Di akhir pemaparannya, Mahfud mengkritisi kuota 30 persen hak prerogatif Kapolri dalam proses seleksi dan penempatan perwira baru. Menurutnya, sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme.

“Itu harus dihapus. Semua harus berbasis meritokrasi,” tutup Mahfud.***