211 Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis: BGN Ungkap Data, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola

TITIKTEMU.CO - Polemik mengenai meningkatnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) merilis laporan terbaru terkait keamanan pangan program tersebut.

BGN melaporkan bahwa dari 441 kasus keracunan pangan nasional, sebanyak 211 kasus atau 48 persen di antaranya terkait langsung dengan pelaksanaan MBG.

Di tengah ramainya sorotan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan persoalan MBG kini menjadi kewenangan Menko Pangan, Zulkifli Hasan, serta akan turut dikoordinasikan bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Pratikno berharap seluruh pihak dapat memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang.

Baca Juga: MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil: Putusan Berlaku Seketika, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Data BGN: Hampir Setengah Kasus Keracunan Nasional Berasal dari MBG

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IX DPR pada 12 November 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan data yang menjadi sumber polemik.

Ia menyebut total penerima manfaat yang terdampak keracunan mencapai 11.640 orang, dengan 636 di antaranya harus dirawat inap dan 11.004 mendapat perawatan rawat jalan.

Dadan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG di lapangan, termasuk percepatan:

• Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
• HACCP
• Sertifikasi halal

Ia juga menyoroti pentingnya alat sterilisasi ompreng, ketersediaan rapid test antisipasi keracunan, penggunaan air bersertifikat, dan pelatihan rutin bagi penjamah makanan.

Hingga 11 November 2025, BGN telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 SPPG dengan realisasi anggaran Rp43,4 triliun.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Periksa 46 Saksi Anak Terkait Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ungkap Fakta Baru Soal Kondisi Pelaku

Komisi IX: Anak Sekolah Jadi Kelompok Paling Rentan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai data tersebut merupakan sinyal kuat bahwa keamanan pangan MBG harus diperketat.