Kokoh dikenal sebagai sosok yang dekat dengan lingkungan pemerintahan Ponorogo dan dipercaya langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko.
Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Perumda, ia sudah lama aktif dalam berbagai kegiatan di lingkaran birokrasi daerah.
Penunjukannya sebagai pimpinan perusahaan daerah disebut sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kabupaten atas loyalitas dan kinerjanya.
Namun sayangnya, kepercayaan itu berubah menjadi sorotan tajam ketika namanya ikut muncul dalam daftar pihak yang diamankan KPK.
Masyarakat Ponorogo pun terkejut, mengingat Kokoh baru saja dilantik beberapa jam sebelumnya.
Reaksi Publik dan Langkah Hukum Berikutnya
Kasus ini menimbulkan gelombang reaksi dari publik Ponorogo dan masyarakat Jawa Timur.
Banyak yang menyayangkan bahwa korupsi kembali mencoreng nama pemerintahan daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, bahkan mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
KPK sendiri memastikan akan memproses seluruh pihak yang terlibat secara transparan.
Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik agar selalu menjunjung integritas dan menjauh dari praktik suap dalam menjalankan tugas pemerintahan.***
Artikel Terkait
Polisi Ungkap Fakta Baru Ledakan SMAN 72 Jakarta: Pelaku Siswa Aktif Bertindak Sendiri, Ditemukan 7 Bom di Lokasi
Era AI Bukan Akhir Peran Manusia: Kuasai Data Analytics untuk Kendalikan Teknologi, Bukan Tergantikan!
DPR Desak Kemenperin Telusuri Distribusi Udang Beku Diduga Terpapar Radioaktif Cs-137 ke Pasar Lokal
COO Danantara Optimistis Rencana Redenominasi Rupiah Tak Ganggu Dunia Usaha, Justru Perkuat Ekonomi Nasional
50 Link Twibbon Hari Ayah 12 November 2025, Gaskeun!
ICW Nilai KPK Mulai Bangkit di Era Prabowo: ‘Macan yang Baru Bangun Tidur’ dalam Pemberantasan Korupsi
Mahfud MD Soroti Titik Terburuk Polri Ada di Penegakan Hukum: Reformasi Ditargetkan Rampung Tiga Bulan
Peringati Hari Pahlawan 2025, IFG Kobarkan Semangat Kepahlawanan Lewat Aksi Nyata dan Kepedulian Sosial
Jusuf Kalla Tegas Soal Sengketa Lahan: Mafia Tanah Harus Diberantas Secara Sistemik
Mahfud MD Minta UGM Tak Terlibat dalam Perdebatan Soal Ijazah Jokowi, Cukup Beri Konfirmasi Formal