Jusuf Kalla Tegas Soal Sengketa Lahan: Mafia Tanah Harus Diberantas Secara Sistemik

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Selasa, 11 November 2025 | 21:16 WIB
Mantan wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah yang membuat lahannya jadi sengketa. (Tangkapan layar Instagram Jusuf Kalla)
Mantan wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ungkap modus mafia tanah yang membuat lahannya jadi sengketa. (Tangkapan layar Instagram Jusuf Kalla)

TITIKTEMU.CO — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait sengketa lahan miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga melibatkan praktik mafia tanah.

JK menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari masalah sistemik nasional yang harus segera diberantas.

“Mafia ini harus diberantas, harus dilawan! Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” tegas JK dalam keterangannya pada Senin, 10 November 2025.

Lahan 16,4 Hektare Diduga Direbut Jaringan Mafia Tanah

JK menjelaskan, sengketa lahan seluas 16,4 hektare yang kini dipersoalkan berawal dari upaya pengambilalihan ilegal oleh pihak yang diduga merupakan jaringan mafia tanah.

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan 2025, IFG Kobarkan Semangat Kepahlawanan Lewat Aksi Nyata dan Kepedulian Sosial

Ia menegaskan memiliki dokumen legalitas lengkap yang membuktikan kepemilikan sah atas lahan tersebut. Tanah itu, kata JK, dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun silam.

Modus Lama: Rekayasa Hukum dan Pemalsuan Dokumen

Menurut JK, praktik mafia tanah bukan hal baru di Indonesia. Mereka kerap menggunakan rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, hingga pemalsuan identitas untuk mengambil alih lahan milik sah warga.

“Kasus seperti ini bukan hanya di Makassar, tapi juga terjadi di banyak daerah. Semua itu kriminal,” ujarnya.
“Dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Ini praktik lama yang harus kita lawan bersama,” tambahnya.

JK juga mengingatkan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan pemilik lahan besar, tetapi juga masyarakat kecil yang sering kali tak punya akses hukum memadai.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Titik Terburuk Polri Ada di Penegakan Hukum: Reformasi Ditargetkan Rampung Tiga Bulan

Lemahnya Pengawasan Jadi Akar Masalah

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi alasan utama mengapa mafia tanah masih bisa beroperasi secara bebas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X