Hitam Putih Soeharto: Gelar Pahlawan Nasional di antara Tuduhan dan Jasa Besar

Tak hanya HAM, rezim Soeharto juga lekat dengan praktik korupsi dan nepotisme. Transparency International menyebutnya sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan kerugian negara lebih dari 30 miliar dolar AS.

Kekuasaan yang terpusat membuat keluarga dan kroninya menguasai berbagai sektor ekonomi penting, menciptakan kesenjangan sosial yang masih terasa hingga kini.

Era Orde Baru juga dikenal dengan represi terhadap kebebasan berpendapat dan berpolitik. Pemerintah membatasi partai politik hanya tiga, mengontrol pemilu, dan membredel media yang dianggap berseberangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh, Ini Daftar Lengkapnya

Undang-Undang Subversi digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan politik, sementara lembaga yudikatif dan legislatif yang seharusnya terbebas dari eksekutif justru kehilangan independensi.

Aktivis dan mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah kerap berhadapan dengan ancaman penangkapan atau kekerasan aparat.

Bagi korban dan keluarga korban, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dinilai melukai rasa keadilan. Mereka menilai negara seharusnya lebih dulu menuntaskan penyelidikan kasus-kasus Soeharto.

Baca Juga: Siapa Marsinah, Penerima Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025? Begini Kisahnya

Jasa-jasa Soeharto 

Di balik sisi gelapnya, tak bisa dipungkiri Soeharto juga memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia. Dia mampu menstabilkan ekonomi dan mempercepat pembangunan setelah masa krisis di era Soekarno.

Salah satu pencapaian terbesarnya adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan pada 1984. Melalui program Bimas, pembangunan irigasi, dan subsidi pertanian, Indonesia berhasil memproduksi beras secara mandiri dan mendapat penghargaan dari FAO.

Di bidang pendidikan, Soeharto meluncurkan program Sekolah Dasar Inpres yang membangun ribuan sekolah di pelosok negeri. Kebijakan Wajib Belajar 6 Tahun membuka akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia.

Dalam sektor kesehatan, Presiden ke-2 itu memperkuat pelayanan dasar melalui Posyandu dan program Keluarga Berencana (KB), yang turut menurunkan angka kelahiran dan kematian bayi.

Soeharto juga mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan nasional, pelabuhan, hingga waduk, termasuk membuka kawasan industri seperti Cibitung dan Batam.

Apa yang dilakukan Soeharto, mau tidak mau harus diakui menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat pada 1980-an.