Dugaan Cuci Tangan dan Kambing Hitam
Lebih lanjut, Anthony menduga ada upaya “cuci tangan” dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia menilai, mantan Menteri BUMN Rini Soemarno berpotensi dijadikan kambing hitam karena pada masa kepemimpinannya proyek Whoosh mulai dijalankan.
“Ini sudah agenda cuci tangan dan mencari kambing hitam. Kementerian yang bertanggung jawab saat itu ya di bawah Bu Rini Soemarno,” ujarnya.
KPK Siap Tindaklanjuti Dugaan Mark Up
Menanggapi isu dugaan mark up anggaran proyek Whoosh, KPK menyatakan telah melakukan langkah proaktif untuk mengumpulkan informasi.
“Kami tidak menunggu, kami juga mencari informasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
KPK menegaskan akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan penggelembungan anggaran proyek strategis tersebut.
Dugaan Mark Up hingga Tiga Kali Lipat
Dugaan mark up sebelumnya diungkap oleh Mahfud MD dalam kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Ia menyebut biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sidak SPBU Pertamina di Malang: Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar
“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Itu yang harus diteliti,” ujar Mahfud.
Ketua KPK Setyo Budiyanto kemudian menanggapi pernyataan Mahfud dengan membuka peluang bagi siapa pun yang memiliki bukti untuk melapor secara resmi.
“Kalau Pak Mahfud punya data dan dokumen yang mendukung, tentu bisa disampaikan kepada kami,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Dengan semakin banyaknya desakan dari publik dan pengamat ekonomi, sorotan terhadap proyek Kereta Cepat Whoosh kini mengarah pada transparansi penggunaan dana serta akuntabilitas pejabat yang terlibat dalam megaproyek tersebut.***
Artikel Terkait
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sidak SPBU Pertamina di Malang: Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar
BGN Tetapkan Batas Layanan Harian Program Makan Bergizi Gratis: Maksimal 2.500 Porsi per SPPG
Direktur Mecimapro Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Konser TWICE, Berkas Sudah di Kejaksaan
Polisi Diduga Lakukan Catcalling di Melawai, Polda Metro Jaya Beri Sanksi Disiplin dan Lakukan Pemeriksaan Internal
Ribuan Guru Madrasah Demo di Jakarta, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Adil
Pemerintah Siapkan 240 Ribu Hektare Lahan untuk Produksi Bioetanol Nasional, Target Kurangi Impor BBM pada 2027