TITIKTEMU.CO - Ekonom Anthony Budiawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Menurut Anthony, langkah hukum harus diambil untuk memastikan transparansi dan mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek bernilai miliaran dolar tersebut.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Anthony Budiawan dalam video podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (30/10/2025).
Desak KPK Ungkap Pihak Bertanggung Jawab
Anthony menyoroti klaim yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengakui proyek Whoosh merupakan keinginannya sendiri.
“Apakah benar Pak Jokowi langsung bertanggung jawab, atau ada oknum di bawahnya yang bermain? KPK harus memberi kejelasan kepada publik,” ujarnya.
Anthony juga mempertanyakan peran Kementerian BUMN dan Luhut Binsar Pandjaitan, yang meski saat awal proyek belum menjabat sebagai Menko Marves, disebut kerap terlibat dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Ia menegaskan, penyelidikan KPK sangat penting karena proyek ini melibatkan dana besar, dengan potensi kerugian negara mencapai 4,5 hingga 7 miliar dolar AS.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Demo di Jakarta, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Adil
Soroti Pernyataan Luhut Soal Proyek ‘Busuk’
Anthony juga menyinggung pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” ketika diambil alih pada 2019.
“Luhut bilang waktu proyek ini diserahkan kepadanya, kondisinya sudah busuk. Artinya, sejak 2019 proyek ini sudah bermasalah. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab?” jelas Anthony.
Menurutnya, pernyataan tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa proyek KCJB memang menyimpan banyak masalah sejak awal perencanaannya.
Artikel Terkait
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sidak SPBU Pertamina di Malang: Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar
BGN Tetapkan Batas Layanan Harian Program Makan Bergizi Gratis: Maksimal 2.500 Porsi per SPPG
Direktur Mecimapro Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Konser TWICE, Berkas Sudah di Kejaksaan
Polisi Diduga Lakukan Catcalling di Melawai, Polda Metro Jaya Beri Sanksi Disiplin dan Lakukan Pemeriksaan Internal
Ribuan Guru Madrasah Demo di Jakarta, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Adil
Pemerintah Siapkan 240 Ribu Hektare Lahan untuk Produksi Bioetanol Nasional, Target Kurangi Impor BBM pada 2027