“Rakyat berhak tahu apa yang dijaminkan pemerintah dalam kontrak tersebut. Jangan sampai rakyat hanya jadi penanggung utang tanpa informasi,” tegasnya.
China Tak Salah, Tapi Indonesia Jangan Ceroboh
Mahfud menegaskan bahwa China tidak salah jika mencantumkan pasal yang melindungi nasionalismenya.
Semua itu sah dalam aturan perdagangan internasional seperti GATT dan WTO. Yang jadi masalah, kata Mahfud, adalah bagaimana pihak Indonesia menegosiasikan kontrak.
Ia menilai, kalau isi kontrak ternyata merugikan Indonesia, berarti ada pihak yang lalai, inkompeten, atau justru bermain curang.
“Bisa saja ada unsur korupsi yang menyelinap dalam prosesnya,” kata Mahfud dengan tegas.
Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum
Di akhir video, Mahfud menekankan bahwa persoalan Whoosh tidak bisa selesai hanya lewat debat politik.
Harus ada penyidikan hukum agar masalah ini tidak diwariskan ke generasi pemerintahan berikutnya.
“Jika ada penyalahgunaan kewenangan, harus diusut. Ini soal masa depan bangsa,” tutup Mahfud.***
Artikel Terkait
Drama Kilang Minyak: Dari Sindiran 'Malas' Jadi Chemistry Baru Menkeu dan Bos Pertamina
BPJS Nggak Naik Dulu Sampai 2026: Pemerintah Suntik Dana, Masyarakat Tarik Napas Lega
Pantai VS Pegunungan : Mana yang Paling Cocok untuk Gaya Hidup Slow? Ini Rekomendasi Kota yang Cocok
Jejak Radiasi Misterius di Kampung Sadang: Dari Logam Bekas hingga Skandal Cs-137
Aqua Subang Disemprot KDM: Jalan Rusak, Truk ODOL, Izin Air Tanah Terancam Melayang
Slow Living di Peri-Urban: Hidup Tenang Tanpa Putus Akses ke Kota , Panduan Pindah untuk Pemula
5 Tanda Kota Siap untuk Slow Living, Lengkap dengan Cara Menemukannya di Peta
Prompt Gemini AI yang Lagi Viral di TikTok Oktober 2025, Bikin Foto Auto Estetik
Di Desa Nglanggeran, Siapa Pun yang Datang Merasa Seperti Pulang ke Rumah Sendiri
Bahasa Portugis Masuk Sekolah: Menlu Sugiono Sebut Diplomasi Gaya Baru Prabowo atau Strategi Global Jangka Panjang?